Pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali

Sri Mulyani : Paradigma Pembiayaan Infrastruktur Harus Berubah

Pemerintah Indonesia kini menggunakan paradigma baru, dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengedepankan peran swasta

Sri Mulyani : Paradigma Pembiayaan Infrastruktur Harus Berubah
ICOM/AM-IMF-WBG/ M AGUNG RAJASA
Sri Mulyani 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Indonesia kini menggunakan paradigma baru, dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengedepankan peran swasta dalam bentuk  Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).

Dengan paradigma baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrstruktur dapat menjadi pilihan pertama, sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena public finance memiliki keterbatasan.

“Saat ini kita mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang, dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting,”  ujar Sri Mulyani saat menjai keynote speech pada ‘Indonesia SoE and Infrastrucuture Investments Forum’ di Annual Meeting IMF-WBG, Nusa Dua, Badung, Selasa (9/10/2018).

Meskipun KPBU sejauh ini, kata dia, telah menghasilkan banyak keuntungan. Indonesia perlu tetap menemukan gagasan baru, agar kerjasama swasta dan pemerintah menjadi paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam kaitan paradigma baru pembiayaan itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiscal Indonesia.

“Dengan paradigma ini, kita kita bisa punya proses pengadaan dan persiapan proyek yang lebih baik, karena pihak swasta tidak akan percaya bila tidak ada perencanaan yang baik,” ujarnya.

Sejauh ini, telah ada sejumlah proyek yang berbentuk KPBU yang telah dijalankan seperti Paket Palapa Ring Barat, Pembangkit Listrik Jawa Tengah, dan sejumlah proyek strategis lainnya.

“Saya mangajak para investor dan kalangan bisnis, untuk secara aktif berpastisipasi dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di Indonesia,” tegasnya.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan terkait dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur, OJK memiliki komitmen dan mendorong perbankan serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembiayaan infrastruktur.

“OJK mendorong usaha komprehensif, dalam mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan instrumen keuangan dan mengembangkan pasar yang lebih canggih,” ungkap Wimboh Santoso. (ask)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved