Ombudsman Minta Seleksi CPNS Harus Kredibel dan Transparan

Ombudsman RI Provinsi Bali mengadakan diskusi mendorong proses seleksi CPNS yang kredibel dan transparan bersama para Ketua Panitia Seleksi

Ombudsman Minta Seleksi CPNS Harus Kredibel dan Transparan
Tribun Bali/Putu Supartika
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhattab, saat ditemui di ruangannya, Senin (30/7/2018) sore. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ombudsman RI Provinsi Bali mengadakan diskusi mendorong proses seleksi CPNS yang kredibel dan transparan bersama para Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS di masing-masing wilayah se-Provinsi Bali, Kamis, (18/10/2018) sekitar pukul 09.30 WITA.

Diskusi yang berjalan hingga pukul 11.00 WITA itu tampak alot. Kantor Ombudsman Provinsi Bali pun terlihat dipenuhi pejabat provinsi dan kab/kota.

Kepala Ombudsman Provinsi Bali, Umar Ibnu Al Khattab usai diskusi, mengatakan pihaknya mengapresiasi adanya diskusi seputar CPNS tersebut.

Yang pertama, kata dia, pihaknya mendapatkan komitmen yang kuat dari pemda untuk menciptakan seleksi yang kredibel dan transparan.

"Yang kedua, kita sudah mendapatkan kepastian bahwa di Bali akan ada empat titik pelaksanaan CAT-nya. Dua di Denpasar, Tabanan, dan Gianyar. Tinggal pengaturan kabupaten mana yang akan bergabung dengan keempat titik itu," kata Umar di hadapan wartawan.

Ditanya mengenai potensi kecurangan, pihaknya berharap celah-celah itu sudah tidak ada karena sudah by sistem.

Tapi, meski melalui sistem, lanjutnya, tetap saja memiliki kekurangan dan bisa jadi akan dimanfaatkan oleh oknum.

"Ombudsman sendiri diminta atau tidak, akan tetap turun ke lapangan. Para verikator juga gak boleh main-main. Kalau tidak lengkap ya tidak lengkap. Jangan diberi peluang untuk lolos dengan cara menghubungi yang bersangkutan, itu akan mendorong orang untuk protes," ucap Umar.

Umar juga mengungkapkan di sela-sela diskusi, ada tawaran untuk beberapa pelamar yang melakukan kekeliruan saat kelengkapan administrasi dan akan dibantu untuk melakukan verifikasi ulang, namun pihaknya menjelaskan agar tidak bisa menindaklanjuti hal semacam itu.

Alasan dia, karena hal tersebut merupakan murni kesalahan pelamar. Artinya, dia tidak cermat dalam melakukan kelengkapan administrasi.

"Tadi ada tawaran seperti itu, tapi jadinya akan ribet nanti. Itu sudah menjadi konsekuensi pelamar karena tidak cermat. Jika ditolerir, buka lagi kesempatan akan banyak lagi yang protes, apalagi ribuan orang ini," jelasnya. (*)

Penulis: Busrah Ardans
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved