Satpol PP Giat Sidak Tempat Usaha Terkait Izin Usaha

Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali melakukan sidak di beberapa tempat usaha

Satpol PP Giat Sidak Tempat Usaha Terkait Izin Usaha
Tribun Bali/Rizal Fanany
Sejumlah Petugas Satpol PP melakukan sidak di sejumlah toko di kawasan Dewi Sri, Kuta, Rabu (24/10/2018). Sidak ini dilaksanakan terkait wisatawan Tiongkok dipaksa berbelanja di sejumlah toko yang diduga mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok tanpa izin. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali melakukan sidak di beberapa tempat usaha.

Dari sidak tersebut, petugas meminta kepada pemilik usaha supaya dapat menunjukkan surat izin usaha mereka.

Rabu (24/10/2018), Kasat Pol PP Provinsi Bali, I Made Sukadana saat ditemui Tribun Bali mengungkapkan, sudah dilakukan sidak di empat lokasi tertentu terkait belum adanya izin usaha.

Nanti akan berkoordinasi dengan Pemkab Badung untuk ditutup sementara, dan kemudian diproses surat perizinan terkait pembukaan usaha.

"Kayak tadi di Kalimata itu yang kami cek surat izin usahanya. Hanya tadi belum ketemu dengan pihak manajemennya. Kami sudah beri surat panggilan nanti pada hari Senin (29/10/2018). Nah, kalau pada saat itu tidak bisa menunjukkan perizinannya, maka akan kami tutup. Ya harus diurus dulu surat izinnya, kemudian boleh buka usahanya lagi," ungkapnya.

Seperti halnya di Benoa Square, tempat usaha restauran yang nantinya juga akan dipanggil.

Menurutnya, di Bali Square sudah terjaring enam guide memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), tiga yang tidak ber-KTPP, dan dua guide yang dipanggil karena berpakaian tidak sesuai dengan aturan.

"Biro Perjalanan Wisata (BPW) itu merupakan bagian dari Peraturan Menteri Agama (PMA). Dan mereka harus melapor ke Dinas Perizinan itu, sebagaimana Agen Perpanjangan. Jadi nanti BPW dipanggil setelah kami memanggil guide. Kan kami meminta informasi dulu dari guide tersebut agar kami mengetahui BPW apa yang menggunakan mereka. Karena secara Perda mereka sudah salah, karena mempekerjakan guide yang tidak berlisensi. Di peraturan perda ada sanksi," jelasnya.

"Dari situ nanti kami akan jaring lagi guide yang tidak berlisensi kemudian kami tarik dia, agar tahu BPW mana yang mempekerjakan. BPW itu harusnya laporan setiap enam bulan sekali dan dicek lagi oleh Dinas Pariwisata. Pernah buat laporan tidak mereka. Kalau tidak, ya Dinas Pariwisata harus membuat langkah-langkah terhadap Biro Perjalanan Wisata (bersangkutan). Sanksi nanti dilakukan tipiring kemudian sidang peradilan," ungkapnya.(*)

Penulis: Rino Gale
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved