Empat Toko Terancam Ditutup, Satpol PP Bali Sidak Tempat Usaha China Tanpa Izin

Petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak sidak di beberapa tempat usaha

Empat Toko Terancam Ditutup, Satpol PP Bali Sidak Tempat Usaha China Tanpa Izin
Tribun Bali/Rizal Fanany
Sejumlah petugas Satpol PP Bali melakukan sidak di sejumlah toko di kawasan Dewi Sri, Kuta, Rabu (24/10/2018). Sidak ini digelar terkait wisatawan China dipaksa berbelanja di sejumlah toko yang diduga mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) asal China tanpa izin. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa tempat usaha milik pengusaha Tionghoa, di Badung, Rabu (24/10/2018).

Petugas meminta pemilik usaha menunjukkan surat izin usaha mereka.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Made Sukadana mengatakan, ada empat tempat usaha yang disidak dan belum bisa menunjukkan izin-izin usaha.

Sukadana berjanji akan berkoordinasi dengan Pemkab Badung agar toko yang tidak memiliki izin itu ditutup sementara.

Kemudian diproses surat perizinan terkait buka usaha.

"Seperti tadi di Kalimata itu yang kita cek surat izin usahanya. Hanya tadi belum ketemu dengan pihak manajemennya. Kita sudah beri surat panggilan, agar nanti datang pada Senin (29/10/2018). Jika saat itu tidak bisa menunjukkan perizinannya, maka akan kita tutup. Ya harus diurus dulu surat izinnya, kemudian boleh buka usahanya lagi," katanya

Seperti halnya ditempat Benoa Square, tempat usaha restoran yang nantinya juga akan dipanggil pada Senin.

Selain itu, di Bali Square sudah terjaring 4 guide yang sudah ber-Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), 3 yang tidak ber-KTPP dan 2 guide yang dipanggil karena berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan.

"Biro Perjalanan Wisata (BPW) itu merupakan bagian dari PMA (Penanaman Modal Asing, Red). Dan mereka harus melapor ke Dinas Perijinan itu, sebagaimana Agen Perpanjangan. Jadi nanti BPW dipanggil setelah kita memanggil guide. Kan kita meminta informasi dulu dari guide tersebut agar kita mengetahui BPW apa yang menggunakan mereka. Karena secara Perda mereka sudah salah, karena mempekerjakan guide yang tidak berlisensi. Di peraturan perda ada sanksi," jelasnya.

"Dari situ nanti kita akan jaring lagi guide yang tidak berlisensi. Kemudian kita tarik dia, agar kita tahu BPW mana yang mempekerjakan. BPW itu harusnya laporan setiap enam bulan sekali dan dicek lagi di Dinas Pariwisata. Pernah buat laporan tidak mereka? Kalau tidak, ya Dinas Pariwisata harus membuat langkah-langkah terhadap biro perjalanan wisata. Sanksi nanti dilakukan tipiring kemudian sidang peradilan," katanya.

Halaman
123
Penulis: Rino Gale
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved