BPJS Kesehatan Singaraja

Kejaksaan Negeri Jembrana Periksa Badan Usaha Tak Patuh Aturan JKN-KIS

Tim pemeriksa mendatangi langsung badan usaha yang tidak patuh tersebut untuk diperiksa

Kejaksaan Negeri Jembrana Periksa Badan Usaha Tak Patuh Aturan JKN-KIS
Istimewa

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Dalam rangka menegakkan kepatuhan badan usaha di wilayah kabupaten Jembrana, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja bersama dengan Kejaksaan Negeri Jembrana, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, merapatkan barisan melakukan pemeriksaan kepatuhan badan usaha yang tidak patuh di wilayah Kabupaten Jembrana.

Pemeriksaan kepatuhan badan usaha ini dilakukan dalam rangka menyongsong Universal Health Coverage (UHC), agar setiap pekerja terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan iuran yang dibayarkan secara tepat waktu.

Terkait hal tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap tiga badan usaha tidak patuh.

Tim pemeriksa mendatangi langsung badan usaha yang tidak patuh tersebut untuk diperiksa.

“Pihak kami akan selalu siap mengawal BPJS Kesehatan Cabang Singaraja dalam mematuhkan badan usaha yang ada di Kabupaten Jembrana. Salah satunya dengan melakukan joint inspection atau pemeriksaan bersama dengan BPJS Kesehatan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, kepada badan usaha yang tidak patuh di wilayah Kabupaten Jembrana," ujar Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jembrana Arief Ramadhoni.

Seperti pada kegiatan hari ini, pihaknya melakukan pemeriksaan langsung dengan mendatangi tiga badan usaha yang tidak patuh dalam hal mendaftarkan seluruh pekerjanya, dan badan usaha yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, Arief juga siap memperkuat sinergi antara pihak Kejaksaan dan BPJS Kesehatan.

"Karena Program JKN-KIS ini adalah untuk kepentingan rakyat, sehingga memang harus benar-benar dikawal. Badan usaha yang tidak patuh akan tetap diberikan diedukasi dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan, ketiga badan usaha yang didatangi tersebut berkomitmen untuk segera memenuhi kewajibannya

“Dari hasil pemeriksaan bersama yang kami lakukan, tiga badan usaha yang tidak patuh ini berkomitmen untuk segera membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan, dan akan segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN-KIS,” tutur Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Ni Putu Widya Santhi D.N.

Program JKN-KIS merupakan program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, jadi semua pihak wajib bergotong royong dalam rangka menyukseskan program mulia ini.

“Untuk mencapai UHC pada tahun 2019, penegakan kepatuhan perlu ditegakkan, untuk itu seluruh badan usaha/pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya, dan membayar iuran JKN-KIS karena terdapat sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya atau keterlambatan pembayaran iuran adalah berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana,” tutup Arief.(*)

Editor: Irma Budiarti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved