Paku ITE Siapkan Buku Saku Tentang UU ITE Kepada Masyaraka

Paku ITE dalam pertemuan ini bermaksud untuk saling menguatkan, berjejaring bersama para korban dan mengadvokasi terkait UU ITE.

Paku ITE Siapkan Buku Saku Tentang UU ITE Kepada Masyaraka
Tribun Bali/Firizqi Irwan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dalam pertemuan dan diskusi santai bersama para tamu undangan, Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) ingin berikan buku saku bagi masyarakat pada Minggu (4/11/2018) siang.

Paku ITE bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) hadir sebagai wadah bagi para korban UU ITE di Warung Bucu, Jalan Umalas II Nomor 67, Umalas, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Kami hadir sebagai paguyuban ini untuk memberikan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban," ujar Muhammad Arsyad selaku Koordinator Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE).

Paku ITE dalam pertemuan ini bermaksud untuk saling menguatkan, berjejaring bersama para korban dan mengadvokasi bersama terkait dengan undang-undang ITE.

Sekitar 381 korban yang terjerat dalam UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 sampai tanggal 31 Oktober 2018 merasa masih belum mendapatkan keadilan.

Sebanyak 90 persen masyarakat yang terkena UU ITE dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sisanya dengan tuduhan hatespeech atau ujaran kebencian.

"Kalau dari awal ada niatan untuk mengujar kebencian itu kita tidak bisa bantu. Selain itu, kami ingin memberikan pemahaman kepada publik secara luas terkait dengan apasih bahaya dari UU ITE ini, dampak itu yang akan kita rencanakan dengan membuat satu buku saku, tentang cerita pengalaman kami kenapa terjerat dan bagaimana kita melewati proses ini sampai kepusat," jelasnya.

Sehingga dalam hal ini, Paku ITE ingin masyarakat diluar sana bisa memahami ketika mereka bermain media sosial dengan hadirnya buku itu mereka bisa memilih-milih bahwa jangan melakukan hal ini dan lainnya.

"Tentunya harapan kami ingin pemerintah dapat menghapus UU ITE ini karena hasil yang kami dapatkan ini ternyata UU ini lebih banyak digunakan oleh aparat, digunakan oleh banyak kekuasaan, lebih banyak digunakan untuk para pemilik modal untuk menjerat orang-orang yang berusaha mencari keadilan atau mengkritisi kebijakan yang dilakukan," tambahnya.

Selain itu, Paku ITE bukan mengkritik tanpa ada solusi berarti, namun ingin dari UU ITE ini bisa lebih baik lagi dan terarah serta tidak tebang pilih dalam proses pidana nantinya.

Karena jika salah, masyarakat yang tidak tahu apa-apa akan merasa tertekan dan berdampak luas dalam kehidupan nantinya.

Regional Coordinator SAFEnet, Damar Juniarto mengatakan, nantinya dalam hal ini bisa melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham).

"Acuan utama sebetulnya dalam pengaturan kedepan bagaimana persoalan tetap mengacu pada pengakuan hak asasi manusia," jelasnya.

"Nah kedepan kita harus mendorong hak itu dengan melibatkan Komnasham untuk ikut bersuara dalam hal ini, melibatkan ahli hukum untuk bisa melihat lagi persoalan ini sehingga kita punya arah gerak yang lebih maju dan lebih baik. Kita ingin kedepan semua regulasi tentang internet menginduk pada pengakuan hak asasi manusia," ujarnya kepada Tribun-Bali.com.(*)

Penulis: Firizqi Irwan
Editor: Alfonsius Alfianus Nggubhu
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved