Bendesa Sanur Kaja Beri Klarifikasi, yang Ditangkap di Pantai Matahari Terbit Bukan Pecalang

Dalam berita yang tersebar, bahwa 11 orang yang ditangkap tersebut merupakan pecalang.

Bendesa Sanur Kaja Beri Klarifikasi, yang Ditangkap di Pantai Matahari Terbit Bukan Pecalang
Tribun Bali / Putu Supartika
Bendesa Adat Sanur Kaja, Ida Bagus Paramartha 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Kamis (1/11/2018) lalu, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali menangkap 11 juru parkir yang diduga melakukan pungutan liar di Jalan Masuk Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar, Bali.

Dalam berita yang tersebar, bahwa 11 orang yang ditangkap tersebut merupakan pecalang.

Akan tetapi, Bendesa Adat Sanur Kaja, Ida Bagus Paramartha yang ditemui di kediamannya di Jalan Danau Tamblingan, Denpasar mengatakan bahwa kesebelas orang tersebut bukan pecalang, melainkan pegawai Badan Usaha Milik Desa Adat (Bumdas).

"Bukan pecalang itu karena memang pakai loreng-loreng pakai baju hitam. Sudah difoto tadi pakaiannya ada tulisan Bumdas, itu pilot projek Fakultas Ekonomi jamannya pak Prof Erawan. Karena ada LPD bagaimana caranya memberdayakan masyarakat desa adat," kata Paramartha, Rabu (7/11/2018).

Dikarenakan ada potensi pariwisata maka ada biaya masuk kawasan wisata dan menurutnya itu bukan parkir.

"Itu masuk kawasan wisata palemahan desa pakraman. Bukan  parkir, itu kawasan masuk wisata, Sanur kan berhak atas palemahannya, mana ada tulisan parkir. Ijin Pemda memang tidak ada semua, ini berdasarkan awig dan pararem, keputusan paruman agung namanya bersama tokoh-tokoh adat. Saya melanjutkan aja ada bukti-bukti kesepakatannya lengkap ada," imbuhnya.

Ia juga meminta surat keputusan walikota atau gubernur terkait bagaimana posisi adat. 

Menurutnya, orang Bali penurut sebenarnya yang penting ada keputusan yang pasti. 

"Jangan dibiarkan begini. Kita hormat pada hukum positif. Pungutan liar yang mesti diberantas. Ini kan betul-betul warga wilayah palemahan untuk nyari dana, ini dipelemahanlah kita cari," paparnya.

Ia juga mengaku sering ikut seminar dan diskusi tentang hal ini namun masih mengambang dan aturannya belum jelas sehingga desa adatlah yang kena dan jadi beban. 

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved