Gubernur Bali Instruksikan 16 Toko Jaringan China Ditutup, Koster: Melakukan Praktik Tidak Sehat

Gubernur Bali, Wayan Koster menginstruksikan Bupati Badung agar menugaskan Satpol PP menutup 16 toko, art shop atau unit usaha China

Gubernur Bali Instruksikan 16 Toko Jaringan China Ditutup, Koster: Melakukan Praktik Tidak Sehat
Tribun Bali/Wemasatya
Gubernur Bali, Wayan Koster saat memberikan keterangan terkait maraknya praktik jaringan toko China yang merusak citra pariwisata di Bali di kantornya, Kamis (8/11/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menginstruksikan Bupati Badung agar menugaskan Satpol PP menutup 16 toko, art shop atau unit usaha China yang dianggap melakukan praktik tidak sehat dan tak berizin.

Koster mengaku tak khawatir jika imbas penutupan ini mengakibatkan kunjungan turis China berkurang ke Bali.

“Jadi yang dibahas berkenaan dengan praktik tidak sehat yang dilakukan penyelenggara pariwisata, yakni ada toko, art shop, travel yang berizin atau tidak berizin, ada yang berizin tetapi usahanya berbeda.

Karena ditemukan tidak berizin, saya mengambil keputusan tegas menutup usaha yang melakukan praktik tidak sehat ini karena berdampak buruk pada citra pariwisata Bali secara keseluruhan,” aku Koster di Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (8/11).

Koster menuturkan jumlah unit usaha yang akan ditutup berjumlah 16 toko, yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Badung.

Lanjutnya, yang sudah pasti tidak berizin ada 4 usaha. Ia mengatakan tidak khawatir akan ada penurunan wisatawan Tiongkok ke Bali terkait penutupan unit-unit usaha China itu. 

“Nanti akan terseleksi dengan sendirinya, yang cinta Bali kan banyak. Kami harap orang-orang yang datang ke Bali adalah yang tertib, menjaga citra pariwisata, menghormati kearifan lokal, tradisi dan budaya Bali,” ujarnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, IGN Rai Surya Wijaya mengatakan wisatawan Tiongkok ini masih memberi kontribusi besar bagi pariwisata Bali.

“Kita yakini Bali masih memerlukan turis China yang jelas berkualitas, dan tidak ada lagi yang melanggar aturan-aturan yang ada. Aturannya harus ditegakkan, dan law enforcement-nya yang penting. Setiap stakeholder harus mengelola pariwisata ini dengan profesional kedepannya agar lebih maju,” terangnya.

Selanjutnya, ia menyebutkan kerugian yang dialami dari sisi pemerintah akibat kehilangan pajak karena pembayarannya menggunakan wechat, dimana transaksinya langsung di Tiongkok.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved