Bupati Bangli Sebut Tak Ada Kendala Berarti Terkait Pemberian Dana Kelurahan

Pembuatan payung hukum pemanfaaatan dana kelurahan, kata Wardana membutuhkan proses cukup panjang

Bupati Bangli Sebut Tak Ada Kendala Berarti Terkait Pemberian Dana Kelurahan
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Camat Bangli, I Wayan Wardana, saat ditemui Tribun Bali, Kamis (8/11/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Wacana pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana kelurahan agaknya sedikit mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya.

Ini disebabkan belum ada payung hukum yang pasti terkait penggunaannya.

Camat Bangli, I Wayan Wardana saat ditemui Kamis (8/11/2018), mengatakan bahwa kelurahan bukan merupakan daerah otonom, melainkan bagian dari kecamatan.

Sehingga kelurahan tidak memiliki kewenangan.

Adapun dengan pemberlakukan dana kelurahan, dipastikan dananya akan masuk melalui kecamatan.

Sedangkan kegiatan yang dijalankan di-cover melalui OPD kecamatan.

“Namanya mendapat uang, harus diikuti dengan program kegiatan. Dasar program kegiatan ini adalah kewenangan, sedangkan saat ini payung hukum pelaksanaan dana kelurahan sedang dibuat,” katanya.

Pembuatan payung hukum pemanfaaatan dana kelurahan, kata Wardana membutuhkan proses cukup panjang.

Mulai dari peraturan pemerintah (PP), peraturan mendagri, peraturan permenkeu, hingga peraturan bupati.

Disisi lain, Wardana berpandangan bahwa pemanfaatan dana serta pelaksanaan program jauh lebih mudah apabila berstatus desa.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved