Mendagri dan Kemenpan RB Datangi KPK Bahas Keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai pembicara menyinggung tentang pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Mendagri dan Kemenpan RB Datangi KPK Bahas Keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Tribun Bali/Rino Gale
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi materi di Seminar Nasional yang diadakan Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Sabtu (10/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Seminar Nasional bertema Masa Depan Kedaulatan Rakyat Indonesia, Supermasi Hukum dan Akuntansi Publik, digelar di Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Sabtu (10/11/2018).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai pembicara menyinggung tentang pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/11/2018) kemarin.

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menpan RB Syafruddin mendatangi KPK untuk membahas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

"Ya sebagaimana, arahan Presiden Joko Widodo, APIP itu kan perpanjangan tangan Kepala Daerah. Ini harus difungsikan. Kemudian kami merumuskan bersama dengan Kamenpan RB dan KPK," ujarnya setelah memberi materi di Seminar Nasional yang diadakan Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Sabtu (10/11/2018).

Menurutnya, nantinya akan ditentukan apakah fungsi Inspektorat (APIP) ini setara dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dari sisi struktur maupun kewenangan.

"Maka dari itu dalam satu bulan ini KPK memintai kepada Kemendagri dan Kemenpan (RB) untuk merumuskan ini. Sehingga fungsi pengawasan pemerintah daerah itu berjalan dengan baik. Kesetaraan juga harus ada. Kemudian peningkatan kualitas SDM-nya juga harus lebih ditingkatkan," ujarnya.

"Setidaknya kalau berfungsi di daerah itu, internal (APIP) tidak dengan kejaksaan tidak dengan KPK dan kepolisian, tapi internal itu ada yang mengingatkan. Yang selama ini yang ditakuti SKPD, hanya Kepala daerah sama Sekda. Fungsi inspektorat dimana," tambahnya.

Menurutnya, hal tersebut sudah ada formulanya dan yang penting indepedensi fungsi pelaporannya.

"Yang penting adanya independensi kemudian fungsi pelaporannya. Dan informasi kepada Bupati tapi juga melaporkan kepada Gubernur, bagi Inspektorat kabupaten. Kalau untuk provinsi, bisa melaporkan ke Gubernur tapi juga bisa melaporkan ke Mendagri. Tapi di daerah juga ada kejaksaan, ada kepolisian dan ada KPK saling berkomunikasi," jelasnya.

Terkait Kepala Daerah, ia mengatakan, sudah ada aparat lain dan langsung KPK.

Dengan adanya inspektorat APIP menurut Tjahjo, minimal bisa diingatkan.

"Intinya ada objektivitas, ada independensi, ada struktur pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti di kemudian hari ada inspektorat yang punya kelebihan menekan dan memeras. Kan itu bisa juga," ujar Tjahjo.(*)

Penulis: Rino Gale
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved