OJK Catat 12 Investasi Ilegal Berkedok Koperasi di Bali

Terdapat 12 Koperasi yang menurut keterangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tidak memiliki izin di 5 kabupaten/kota

OJK Catat 12 Investasi Ilegal Berkedok Koperasi di Bali
Istimewa/OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
Kepala OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara, Hizbullah. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, mengadakan pertemuan dengan Kepolisan Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sebagai anggota dari Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Bali.

Guna membahas perkembangan kasus dugaan penipuan investasi berkedok Koperasi di Bali.

Terdapat 12 Koperasi yang menurut keterangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tidak memiliki izin di 5 kabupaten/kota.

Diantaranya, Kabupaten Tabanan yaitu KSP Maha Suci, KSP Maha Mulia Mandiri, KSP Tirta Rahayu.

Kabupaten Klungkung, KSP Sinar Suci dan KSP Pramesti Dewi.

Kabupaten Badung KSP Maha Agung, KSP Restu Sedana, KSP Maha Kasih.

Kota Denpasar, KSP Maha Wisesa dan KSP Maha Adil Mandiri.

Kemudian Kabupaten Gianyar, KSP Siti Restu dan KSP Merta Sedana.

“Modus operandi koperasi ilegal tersebut adalah menjanjikan keuntungan sebesar 4 persen per bulan, terdiri dari 1 persen bunga dan 3 persen cashback. Diindikasikan ratusan masyarakat menjadi korban dengan potensi kerugian sekitar Rp 150 miliar,” sebut Kepala OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara, Hizbullah, dalam rilis yang diterima Tribun Bali, di Denpasar, Jumat (23/11/2018).

Sebagian masyarakat, kata dia, yang menempatkan dana di koperasi ilegal tersebut melalui pinjaman/kredit dari lembaga keuangan lain seperti Bank Umum, BPR, LPD, dan koperasi lain.

Halaman
12
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved