INFO: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Bali, Berakhir Seminggu Lagi!

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dari 13 Agustus hingga 14 Desember 2018 mendatang.

INFO: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Bali, Berakhir Seminggu Lagi!
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha saat ditemui di kantornya, Denpasar, Kamis (06/12/2018). 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dari 13 Agustus hingga 14 Desember 2018 mendatang.

Pelaksanaan pemutihan ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 55 tahun 2018 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha menjelaskan bahwa pemutihan ini guna merangsang kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga pada tahun berikutnya akan menjadi wajib pajak kategori lancar.

Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta memperbaiki dan penyempurnaan database kendaraan bermotor.

Menjelang berakhirnya masa pemutihan ini, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali mengimbau kepada masyarakat untuk segera menuntaskan kewajiban untuk membayar pajak bermotornya.

"Pemerintah telah mengambil kebijakan kurang lebih empat bulan melakukan pemutihan dan tanggal 14 besok (14 Desember 2018) sudah berakhir," kata Santha di kantornya, Kamis (06/12/2018).

Santha menilai dengan memanfaatkan kesmepatan membayar pajak kendaraan bermotor pada saat pemutihan ini, masyarakat berkesempatan tidak hanya berpartisipasi dalam perpajakan tapi juga berpeluang untuk menyelesaikan tunggakan pajak.

Dirinya juga menegaskan bahwa jika tidak memanfaatkan pemutihan ini maka biasanya bagi kendaraan yang telat membayar pajak, dendanya mencapai 25 persen dan ditambah dengan bunga setiap bulan sekitar dua persen.

"Tapi ketika itu dinolkan oleh pemerintah, dihapus kebijakan itu sehingga kita bayar cuma pokoknya saja," jelasnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved