Upaya Genjot PAD, Pemprov Bali Akan Optimalkan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini tengah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Upaya Genjot PAD, Pemprov Bali Akan Optimalkan Aset Daerah
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha usai melaksanakan jumpa pers di kantornya pada Kamis, (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini tengah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Belum lama ini, Gubernur Koster sempat mencari alternatif lain dalam meningkatkan PAD Bali yang sumbernya ternyata paling banyak berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Ia pun tak tertarik untuk menggali lebih dalam PKB ini karena akan membebani masyarakat dalam hal kemacetan di jalanan.

Oleh karena itu belum lama ini, Koster sempat mewacanakan akan berupaya mengenakan pajak terhadap wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke Bali.

Nominalnya direncanakam sebesar Rp 10 ribu untuk domestik dan $10 untuk mancanegara.

Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha di kantornya pada Kamis, (06/12/2018).

Ia mengatakan bahwa Pemprov Bali akan berupaya mengoptimalkan aset guna menggenjot PAD.

Saat ini, kata dia, pemanfaatan aset Pemprov Bali masih lebih banyak dalam bentuk sewa.

"Kedepan di skema PP pemanfaatan aset itu, kita sudah ada skema rencana kerja sama. Kalau skema kerja sama itu saya lihat memang lebih menguntungkan," kata Santha usai melaksanakan konferensi pers bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali, Huntal Paruhan Simanjuntak, dan Kasubdit Redigen Ditlantas Polda Bali, Ricko Abdillah Andang Taruna, terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor, Kamis (6/12/2018) kemarin.

Meski dilihat menguntungkan, Santha melihat perlu ada perhitungan dalam pemilihan investasi yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Mengenai pemanfaatan aset ini, Santha tak bisa memberikan penjelasan lebih dalam karena hal ini kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved