Batas Tinggi Bangunan di Bali Setinggi Pohon Kelapa Bakal Direvisi, Ini Jadi Pertimbangan

masih ada perdebatan terkait ketinggian bangunan saat ini, yakni 12 meter atau setinggi pohon kelapa.

Batas Tinggi Bangunan di Bali Setinggi Pohon Kelapa Bakal Direvisi, Ini Jadi Pertimbangan
Tribun Bali/Rizal Fanany
Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Rabu (25/7/2018). Ini merupakan hotel tertinggi di Bali, dibangun sebelum ada kebijakan tinggi bangunan atau gedung di Bali maksimal 15 meter atau setinggi pohon kelapa. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Salah satu hal yang menjadi pembahasan Pansus Raperda tentang revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali adalah terkait dengan isu strategis mengenai ketinggian bangunan.

Ketua Pansus Revisi RTRW DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, masih ada perdebatan terkait ketinggian bangunan saat ini, yakni 15 meter atau setinggi pohon kelapa.

Di lain pihak dengan adanya perkembangan zaman dan juga dilihat beberapa sarana umum seperti Rumah Sakit Sanglah untuk meningkatkan pelayanan, tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan ke samping, sehingga di waktu mendatang harus dibangun ke atas.

“Apakah dari 15 meter dibatasi dua kali lipat, 25 meter atau 30 meter, nanti akan menjadi pembahasan di Pansus, disamping juga nanti menerima masukan dari Bupati/Walikota se-Bali, termasuk juga komponen masyarakat lainnya, seperti pelaku pariwisata, pegiat lingkungan dan organisasi kemasyarakatan,” kata Kariyasa usai memimpin rapat di Ruang Banggar, Kantor DPRD Bali, Senin (10/12/2018).

Sambungnya, selain pengembangan bangunan yang ke atas, akan diatur juga bangunan yang ke bawah, dalam rangka mengantisipasi kemajuan teknologi ketika terjadi pengerukan tanah ke dalam.

Karena disamping itu pengerukan juga berpotensi membahayakan ketika terjadi intrusi air laut yang masuk ke darat.

“Nanti akan dibicarakan dengan ahli apakah tidak membahayakan dengan struktur Bali, kita mintakan pendapatnya,” ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, antara Pemerintah dengan DPRD Bali sudah menyepakati bahwa izin ketinggian bangunan itu hanya diberikan untuk kawasan tertentu, dan tidak menyangkut kawasan pariwisata dan pemukiman.

“Hanya khusus untuk rumah sakit, sekolah, dan kantor Pemerintahan. Itu saja yang menjadi pertimbangan,” ungkapnya.

Lanjutnya, Perda RTRW dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan di Bali.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved