Pemkab Bangli Lelang 1.213 Item Barang dari 11 OPD

Ratusan item barang milik pemerintah Kabupaten Bangli kembali dihapuskan dengan cara lelang

Pemkab Bangli Lelang 1.213 Item Barang dari 11 OPD
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Rongsokan - Sejumlah barang yang berada di lingkungan Setda Bangli, Kamis (13/12/2018). Walaupun barang-barang yang akan dilelang terkesan ‘rongsokan’, pelaksanaannya tetap membutuhkan waktu karena wajib melalui mekanisme yang sudah ditentukan. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Ribuan item barang milik pemerintah Kabupaten Bangli kembali dihapuskan dengan cara lelang.

Berdasarkan data, total barang yang dilelang pada Kamis (13/12/2018) kemarin, mencapai 1.213 item dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), I Gede Suryawan mengungkapkan pelaksanaan lelang dilakukan pada hari Kamis (13/12/2018), yang dibuka pada pukul 12.00 Wita.

Untuk lelang yang dilakukan, lanjut Suryawan, meliputi barang milik daerah dari 11 OPD dengan total sebanyak 1.213 item barang.

Dari total keseluruhan, nilai limitnya mencapai Rp 6.734.800.

“Seluruhnya merupakan barang inventaris selain gedung dan kendaraan. Jadi, jenis barang-barang yang dilelang saat ini kecil. Seperti kalkulator, mesin ketik, kursi, meja dan sebagainya. Tentunya secara teknis barang-barang ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena kondisinya rusak berat. Meski demikian, barang-barang ini masih bernilai ekonomis,” tuturnya.

Prioritas lelang yang dilakukan saat ini, kata Suryawan, merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar barang-barang yang sudah layak lelang tidak membebani neraca barang.

Pihaknya menjelaskan walaupun barang-barang yang dilelang terkesan ‘rongsokan’, pelaksanaannya tetap membutuhkan waktu karena wajib melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Lanjutnya, seluruh barang yang akan dihapuskan harus melalui kajian teknis, ekonomis, dan yuridis.

Teknis artinya barang tersebut sudah tidak terpakai dengan kondisi rusak berat, ekonomis artinya jika dipelihara akan membebani biaya pengeluaran, sedangkan yuridis artinya harus benar-benar diyakini bahwa registrasi barang tersebut tercatat sebagai barang milik daerah.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved