Rudenim Denpasar Deklarasi WBK-WBBM Tahun Anggaran 2019

Ini adalah salah satu inovasi dalam memberikan pelayanan kepada orang asing yang berlandaskan hak asasi manusia

Rudenim Denpasar Deklarasi WBK-WBBM Tahun Anggaran 2019
Dokumentasi Imigrasi/Arya Dewanata
Deklarasi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBK-WBBM) tahun anggaran 2019, di Kantor Rudenim Denpasar, Jalan Raya Uluwatu, No 108, Jimbaran, Kuta Selatan, Jumat (21/12/2018). 

Laporan Waetawan Tribun Bali, Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Rumah Destinasi Imgrasi (Rudenim) mencanangkan deklarasi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBK-WBBM) tahun anggaran 2019.

Kepala Kantor Rudenim Denpasar, Sarohara Manulalang menjelaskan, Rudenim Denpasar, Bali melakukan upacara Deklarasi Pencanangan Zona Intergritas WBK-WBBM tahun anggaran 2019.

Ini adalah salah satu inovasi dalam memberikan pelayanan kepada orang asing yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).

"Jadi pelayanan yang betul-betul berkadilan. Untuk itu pemerintah pusat menginstruksikan dan mendorong kepada semua satker-satker Imigrasi untuk ikut membuat beberapa inovasi, seperti pelayanan berlandaskan HAM dan bebas dari korupsi. Nanti dalam pelayanannya juga tidak menunggu lama. Itu kami lakukan," ujarnya di Kantor Rudenim Denpasar, Jalan Raya Uluwatu, No 108, Jimbaran, Kuta Selatan, Jumat (21/12/2018).

Niatnya agar tahun 2019, Rudenim Denpasar menjadi yang pertama mendeklarasikan diri menuju zona intergritas wilayah bebas korupsi.

"Tentunya akan ada pembenahan kelembagaan, administrasi, SDM, tata cara melayani, serta SOP yang belum terlaksana, akan dilaksanakan di setiap devisi. Kami gunakan 3S dalam melayani yakni, Senyum, Sapa, dan Salam," ungkapnya.

Kantor pun akan mengalami perubahan secara layout dengan mementingkan orang-orang yang berkebutuhan khusus (difabel) semisal pemakai kursi roda, serta fasilitas khusus difabel, semisal toilet dan tata kamar yang dibuat khusus.

"Itulah inovasi kami, agar para difabel juga mendapatkan perlakuan sama seperti orang normal," ujarnya.

"Serta penting dengan melakukan penguatan SDM. Tentu tata nilai pelayanan publik yang berkadilan dan berlandaskan HAM harus dikumandangkan untuk para pegawai melalui berbagai kegiatan apel pagi dan sore, siraman rohani, olahraga, dan pembinaan mental," tambahnya.

Deklarasi menuju WBK-WBBM ini sudah disetujui dan ditandatangani oleh setiap devisi.

Tanda tersebut sebagai tindak lanjut komitmen menuju WBK-WBBM.

Salah satunya Kasi Keamanan dan Ketertiban, Fajar Wibawa yang mengatakan pihaknya sangat mendukung program kerja deklarasi tersebut.

"Kami semua berharap program ini akan segara terlaksana dan membutuhkan proses," ungkapnya.(*)

Penulis: Rino Gale
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved