Ketua DPRD Bali Tak Ingin Perda RTRW Hanya Sebatas Perda "Pembungkus Kacang"

Raperda RTRW Provinsi Bali yang rencananya disahkan pada bulan Desember 2018 urung dilaksanakan karena beberapa pertimbangan

Ketua DPRD Bali Tak Ingin Perda RTRW Hanya Sebatas Perda
Tribun Bali/AA Gede Putu Wahyura
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry saat ditemui di ruangannya Kantor DPRD Bali, Denpasar, Senin (6/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mengetok palu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali pada bulan Desember 2018 nyatanya tak kesampaian.

Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama berdalih tidak disahkannya Raperda RTRW ini karena pihaknya menginginkan Perda ini lebih berkualitas dan berguna bagi semua masyarakat.

"Tidak hanya sekadar Perda 'pembungkus kacang' dibilang, (dan) nantinya berguna bagi kita semua," kata Adi Wiryatama saat ditemui awak media di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Bali, Jumat (28/12/2018).

Dalam upaya menyempurnakan Raperda tersebut akan ada beberapa penyesuaian di dalamnya.

Penyesuaian ini dilakukan karena ia menilai DPRD Bali selalu dinamis dalam melihat aspirasi dari masyarakat Bali yang senantiasa bergerak.

Selain itu DPRD Bali juga berupaya meminimalisir dampak dari berbagai usulan yang ada di dalam Raperda.

Salah satunya mengenai ketinggian bangunan yang direncanakan boleh lebih dari 15 meter untuk bangunan khusus seperti rumah sakit, gedung pemerintahan dan perguruan tinggi.

Menurut Adi Wiryatama, RSUP Sanglah harus diberikan perhatian khusus terkait tinggi bangunan.

Hal ini untuk meminimalisir risiko dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved