Pemprov Bali Rencanakan Bentuk OPD Khusus untuk Tangani Desa Adat

Pemprov Bali berencana membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani keberadaan Desa Adat

Pemprov Bali Rencanakan Bentuk OPD Khusus untuk Tangani Desa Adat
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengumpulkan beberapa stakeholder dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Tim Ahli terkait Raperda Desa Adat ,di Ruang Baleg Gedung DPRD Bali, Jumat (28/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemprov Bali berencana membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani keberadaan Desa Adat.

Rencana pembentukan OPD khusus ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat yang telah diusulkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali pada Rabu (19/12/2018) lalu.

Hal ini diketahui saat Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengumpulkan beberapa stakeholder dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Tim Ahli terkait Raperda tersebut di Ruang Baleg Gedung DPRD Bali, Jumat (28/12/2018) kemarin.

Dalam Raperda tersebut, pembentukan OPD khusus untuk menangani Desa Adat dinilai sebagai salah satu aspek yang paling penting.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha saat ditemui Tribun Bali usai melaksanakan pertemuan menegaskan bahwa hal itu sebagai komitmen Gubernur Koster dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, pemberdayaan dan kepastian posisi Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan.

Oleh karena itu dengan dibentuknya OPD khusus ini, Desa Adat di Bali yang saat ini berjumlah 1.493 nantinya ada yang menangani.

"Karena dibandingkan dengan Desa Dinas yang berjumlah 716 itu ada yang menangani," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam pembentukan OPD khusus mengurus Desa Adat ini melalui peraturan daerah atau nomenklatur yang sudah ada saat ini.

"Ini kalau memang bisa dilaksanakan sangat bagus sehingga nanti ada pemerintah daerah yang memberikan pelayanan khusus kepada pengelolaan adat," terangnya.

Dewa Beratha menjelaskan, nantinya pembentukan OPD ini berupa dinas namun belum ditentukan namanya.

Saat ini permasalahan adat tradisi dan kearifan lokal masih ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved