Tunjangan Dewan Berkisar Rp 37-55 Juta, Penurunan Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota dewan mengalami penurunan pendapatan karena kemampuan keuangan daerah

Tunjangan Dewan Berkisar Rp 37-55 Juta, Penurunan Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah
Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
BAHAS TUNJANGAN - Suasana pertemuan KJPP Tjandra Kasih dengan DPRD Tabanan terkait besaran tunjangan di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (3/1/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Tjandra Kasih menggelar pertemuan dengan DPRD Tabanan, Kamis (3/1/2019).

Masalah yang dibahas terkait besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota dewan.

Meski mengalami penurunan pendapatan karena kemampuan keuangan daerah, nomimal angka tunjangan yang diterima para politikus Tabanan ini masih terbilang fantastis yakni kisaran Rp 37-55 juta sesuai jabatan.

Nilai tunjangan ini berlaku mulai bulan ini. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun tak setuju dan menolak karena disinyalir akan meningkatkan besaran harga rumah, tanah, dan bangunan.

Sebab pembanding nilai tunjangan mengambil sampel di wilayah Canggu, Badung.

“Ada temuan BPK karena mengambil pembanding bukan di wilayah Tabanan melainkan di daerah Canggu, Badung. Jadi distandarisasi sesuai dengan di wilayah Tabanan saja,” kata Ketua DPRD Tabanan, I Ketut Boping Suryadi dijumpai usai audiensi.

Berdasarkan data yang dijabarkan saat audiensi, pada tahun-tahun sebelumnya, tunjangan tempat tinggal dan transportasi Ketua DPRD Tabanan awalnya sebesar Rp 55 juta per bulannya.

Rinciannya, tunjangan sewa rumah tinggal Rp 38 juta dan tunjangan kendaraan Rp 17 juta.

Saat ini hanya turun sekitar Rp 4 juta menjadi Rp 51 juta per bulan.

Halaman
123
Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved