Tabanan Satu-Satunya Raih Zona Kuning Pelayanan Publik, Begini Penjelasan Ombudsman Bali

Kepala ORI perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, mengatakan survei dilaksanakan terhadap 5 kabupaten di Bali, yaitu Tabanan, Bangli,

Tabanan Satu-Satunya Raih Zona Kuning Pelayanan Publik, Begini Penjelasan Ombudsman Bali
Tribun Bali/Wemasatya
Kepala ORI perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab (kanan), bersama Sekda Tabanan, I Nyoman Wirna Ariwangsa (kiri), berbincang-bincang usai penyerahan pengumuman hasil penilaian kepatuhan di Kantor ORI Bali, Denpasar, Senin (7/1/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ombudsman RI (ORI) perwakilan Provinsi Bali menyampaikan hasil penilaian kepatuhan tentang Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang dilakukan pada 5 Kabupaten se-Bali pada tahun 2018 di Kantor ORI Bali, Senin (7/1).

Kepala ORI perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, mengatakan survei dilaksanakan terhadap 5 kabupaten di Bali, yaitu Tabanan, Bangli, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung.

Dari hasil penilaian, empat pemkab sudah mendapat zona hijau yang artinya tingkat kepatuhannya tinggi terhadap item-item pelayanan publik.

Sedangkan satu kabupaten, yaitu Tabanan masih berada zona kuning yang disebabkan karena belum tuntasnya masalah pelimpahan perizinan.

“Dari 5 kabupaten yang kita survei, ada 4 kabupaten yang meraih zona hijau, 1 kabupaten masih tertahan di zona kuning, yaitu Tabanan. Padahal tahun lalu dia juga kuning. Ternyata setelah kita cek, masih ada masalah pelimpahan perizinan yang belum tuntas di Tabanan,” kata Umar saat ditemui di Kantor ORI Bali, Senin (7/1).

Umar berharap pada tahun 2019 ini, seluruh kabupaten/kota se-Bali sudah berada pada zona hijau.

Beberapa variabel dan  indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, visi misi dan motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu.

Pemkab dikatakan berada pada zona merah atau tingkat kepatuhan rendah jika berada pada nilai 0-55, zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang jika berada pada nilai 56-88, dan zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi jika berada pada nilai 89-110.

Untuk Kabupaten Klungkung mendapat nilai 92,51, Kabupaten Buleleng 88,35, Kabupaten Jembrana 83,97, dan Kabupaten Bangli 82,63.

Dari hasil survei, ditemukan bahwa rata-rata pemkab di Provinsi Bali masih belum melengkapi beberapa standar pelayanan, yaitu pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, informasi dan prosedur pengaduan, informasi pelayanan publik elektronik atau non elektronik, pejabat/petugas pengelola pengaduan, dan sarana pengukuran kepuasan pelanggan.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved