Dua Formasi Masih Lowong, 299 Peserta Lulus CPNS di Badung

Dua formasi dipastikan kosong di Kabupaten Badung dan pelamar yang lulus ke tahap pemberkasan sebanyak 299 orang

Dua Formasi Masih Lowong, 299 Peserta Lulus CPNS di Badung
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dua formasi dipastikan kosong di Kabupaten Badung.

Pasalnya hasil seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badung tahun 2018 sudah keluar, dan pelamar yang lulus ke tahap pemberkasan sebanyak 299 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung I Gede Wijaya, mengatakan pengumuman hasil seleksi terkait penerimaan PNS di Gumi Keris telah dipublikasikan sejak 2 Januari 2018.

"Total ada 299 orang yang dinyatakan lulus dari 301 kuota yang tersedia,” ujarnya, Selasa (8/1/2019).

Dengan adanya pengumuman tersebut, pihaknya memastikan dua formasi CPNS di Badung kosong. Keduanya adalah formasi guru K2.

“Iya jadi ada 2 formasi yang kosong. Formasi guru K2 yang kosong itu adalah di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). Formasi tersebut kosong karena tidak ada yang memenuhi syarat dari awal,” ungkapnya.

Birokrat asal Kerobokan, Kuta Utara itu mengatakan untuk peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Badung tahun 2018 wajib melakukan pemberkasan di Ruang Bidang Pengadaan BKPSDM Badung.

"Pemberkasan sifatnya wajib dan paling lambat dilakukan pada pada 22 Januari 2019,” paparnya.

Mantan Kabag Humas Setda Badung itu juga menjelaskan untuk peserta yang melakukan pemberkasan, peserta juga wajib mengenakan kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna hitam dan sepatu hitam.

“Semua peserta tidak diperkenankan memakai kaus, celana/rok berbahan jeans dan sandal. Begitu juga untuk yang perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai jilbab warna hitam,” jelasnya.

Maka dari itu, menurut Wijaya peserta harus membawa kelengkapan berkas yang telah ditentukan.

“Jadi seluruh peserta yang dinyatakan lulus, melengkapi berkas yang dipersyaratkan dalam rangka pengusulan NIP (Nomor Induk Pegawai) ke BKN. Lalu tahap selanjutnya ditetapkan kelulusannya oleh Bapak Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,”tungkasnya. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved