Peneng Sampai Berutang Rp 13 Juta, Punya Kartu Tapi Bantuan Tak Kunjung Cair 

Peneng belum pernah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur seharga Rp 110 ribu

Peneng Sampai Berutang Rp 13 Juta, Punya Kartu Tapi Bantuan Tak Kunjung Cair 
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
TUNGGU BANTUAN - Ketut Peneng menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera di kediamannya di Desa Selisihan, Klungkung, Rabu (9/1/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - I Ketut Peneng pelan-pelan keluar dari kamarnya, Rabu (9/1/2019).

Warga Desa Selisihan, Klungkung ini kemudian menunjukan kartu keluarga sejahtera miliknya.

Meksi demikian, ia belum menerima uang Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 500 ribu.

Selain itu, Peneng juga belum pernah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur seharga Rp 110 ribu.

“Anak saya sudah bolak balik ATM untuk mengecek, tapi sampai sekarang masih kosong,” ungkapnya

Kondisi itu membuat Peneng dan istrinya yang bekerja sebagai buruh serabutan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan hari raya saat Galungan dan Kuningan

"Utang kami sampai Rp 13 juta. Kami cuma bisa bayar bunga-bunganya saja. Sementara penghasilan kami sebagai buruh serabutan tidak seberapa," keluhnya.

Perbekel Selisihan Nengah Sucitra menjelaskan, jumlah kepala keluarga (KK) di desanya yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat sebanyak 16 KK.

Dari jumlah itu, baru delapan orang yang mencairkan BPNT.

Hanya saja agar bisa mendapatkan beras dan telur seharga Rp 110 ribu itu, warganya harus mengambilnya di warung elektronik yang ada di Kota Semarapura.

Sebab untuk saat ini warung elektronik hanya tersedia di Kota Semarapura.

“Warga kami mengeluh karena lokasi warung elektronik cukup jauh. Rata-rata penerima BPNT ini kan warga lanjut usia dan tidak memiliki kendaraan. Jadi jika ingin mendapatkan BPNT ini, mereka harus minta bantuan keluarga atau tetangga," ungkapnya.

Sementara Pendamping Desa Yowana Gema Santi, Ni Ketut Sari Martini mengungkapkan, ada delapan KPM lainnya yang berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, pencairan BPNT untuk KPM dari PKH diminta ditunda untuk sementara waktu.

“Katanya agar datanya tidak tercampur,” ungkap Martini. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved