Kebutuhan Produk Perikanan di Swalayan, Hotel, Restoran dan Katering di Bali akan Diindentifikasi

Tahap ini kan kita harus memetakan dulu daripada restoran, pasar modern, swalayan, restoran dan rumah makan itu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan.

Kebutuhan Produk Perikanan di Swalayan, Hotel, Restoran dan Katering di Bali akan Diindentifikasi
Tribun Bali/I Gede Jaka Santhosa
Ratusan Perahu Selerek di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara terparkir rapi selama beberapa bulan belakangan ini lantaran sepi tangkapan ikan Lemuru, Rabu (28/9/2016) (ilustrasi) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Gunaja mengaku akan segera menindaklanjuti dari keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Langkah pertama yang akan dilaksanakan berupa identifikasi kebutuhan produk perikanan dari swalayan, hotel, restoran dan katering yang ada di Bali.

"Tahap ini kan kita harus memetakan dulu daripada restoran, pasar modern, swalayan, restoran dan rumah makan itu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan. Berapa sih mereka kebutuhannya," kata Gunaja saat ditemui Tribun Bali di kantornya, Rabu (9/1/2019) pagi.

Kebutuhan yang dimaksud di antaranya berupa gurami, udang, lele dan produk lainnya yang diproduksi oleh masyarakat lokal di Bali.

Namun dari sekian banyak produk perikanan yang dihasilkan oleh pembudidaya, produk lele dan nila masih paling banyak digunakan.

Baca: Bappenas Fokus Konservasi Perikanan dan Kelautan untuk Kurangi Angka Kemiskinan dan Stunting

Baca: Pariwisata Tak Boleh Maju Sendiri. Koster: Sektor Pariwisata Harus Jadi Lokomotifnya Pertanian

Baca: Hotel Donald Trump Lunasi Utang IMB Rp 7 Miliar, Tak Dibayar Sejak Maret 2018

Sementara menurut Gunaja, produk perikanan lokal Bali selama ini sulit masuk ke berbagai pasar modern dan pengusaha lainnya disebabkan karena ada sistem tunda bayar.

"Nah di pergub itu sudah jelas diatur kalau tunda bayar harus melalui perusda. Kalau dia langsung mau ke petani harus tunai," jelasnya.

Pergub No. 99/2018 ini mengatur tentang persentase pemanfaat produk lokal bagi swalayan, hotel restoran dan katering.

Dalam pemanfaatan produk perikanan lokal Bali, para pengusaha tersebut paling sedikit wajib menggunakan minimal 30 % dari volume produk yang dibutuhkan.

Selain itu mereka juga harus membeli produk pembudidaya ikan minimal 20 persen di atas harga produksi.

Hotel, restoran, katering dan toko swalayan untuk bermitra dengan petani, subak, kelompok tani kelompok usaha produktif, asosiasi profesi, pelaku UMKM; koperasi; atau badan usaha. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved