Sebagian PNS yang Terjerat Kasus Korupsi Tak Terima Diberhentikan

Tujuh PNS di Pemkab Karangasem diberhentikaan secara tak hormat. Mereka diberhentikan terlibat kasus tindak pidana korupsi

Sebagian PNS yang Terjerat Kasus Korupsi Tak Terima Diberhentikan
Tribun Bali/Prima
Ilustrasi kasus korupsi. 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Tujuh PNS di Pemkab Karangasem diberhentikaan secara tak hormat.

Mereka diberhentikan terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Surat keputusaan pemberhentian dari kementerian turun akhir Bulan Desember 2018 lalu.

Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karangasem, I Gusti Gede Rinceg menjelaskan, tujuh PNS yang  diberhentikan tersebut empat orang bertugas di Disdikpora, dua di Disprindag, dan seorang di Dinas Lingkungan  Hidup.

"Tujuh PNS yang diberhentikan sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Mereka diberhentikan akhir 2018. Surat keputusan (SK) pemberhentian sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Sebagian PNS terima, ada juga tak menerima keputusan ini," kata Gusti Gede Rinceg, Kamis (10/1/2019).

Ia mengatakan, pemberhentian beberapa PNS berpedoman pada SK bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negera, dan Baadan Kepegawaian Negara (BKN).

Keputusan ini tertuang pada nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, serta 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum ke PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena lakukan tindak kejahatan jabatan.

Sebelum menyerahkan SK pemberhentian ke PNS yang bersangkutan, Bupati dan Sekda, sempat melakukan konsultasi ke BKN.

Hasilnya, pemkab diminta segera menindaklanjuti keputusan dari tiga kementerian dan memproses PNS bersangkutan.

"Karena diberhentikan, tujuh PNS ini tidak dapat dana pensiun,"imbuh Rinceg.

Sementara itu, di Pemkab Bangli, empat PNS juga diberhentikan secara tidak hormat.

Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Bangli, Ni Putu Koesalireni menjelaskan, pemberhentian ini menyangkut PNS yang melakukan tipikor.

“Berdasarkan daftar nama dari BKN, ada empat PNS aktif yang diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi,” katanya. (ful/mer)

Penulis: Saiful Rohim
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved