Anggaran Renovasi Rumah Jabatan Ditaksir Lebih dari Rp 5 Miliar

Kurangnya gedung sebagai kantor pengganti BKD-PSDM jadi alasan utama belum bisa dilanjutkannya rencana pengembalian fungsi rumah jabatan wakil bupati

Anggaran Renovasi Rumah Jabatan Ditaksir Lebih dari Rp 5 Miliar
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Kondisi di depan Kantor Dinas BKD-PSDM, Rabu (9/1/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Kurangnya gedung sebagai kantor pengganti Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM), menjadi alasan utama belum bisa dilanjutkannya rencana pengembalian fungsi rumah jabatan wakil bupati Bangli.

Beberapa gedung yang tersedia, juga dinilai kurang representative, selain juga terdapat gedung yang statusnya milik pemerintah provinsi.

Kurangnya sarana gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli tidak dipungkiri oleh Kabag Umum Setda Bangli, I Kadek Mahindra Putra.

Pihaknya mengatakan beberapa gedung yang tersedia, seperti di TK Internasional Kubu kurang representative karena pembangunan belum usai, sedangkan gedung eks RSUD Bangli juga tidak bisa digunakan sebab asetnya milik Pemprov Bali.

“Khususnya gedung di eks RSUD Bangli, dulu sudah sempat kami cek, dan rencananya akan menempati bangunan itu. Tapi karena bangunan tersebut aset provinsi, dan pada kepemimpinan Gubernur Pastika akan dimanfaatkan sebagai perluasan RSJ Bali, sehingga nanti akan kami bicarakan lagi, serta mohonkan untuk dimanfaatkan,” ungkapnya Minggu (13/1/2019).

Lanjut Kadek Mahindra, kekurangan gedung sebenarnya sudah dicarikan solusi dengan rencana penyiapan rumah jabatan.

Pasalnya terdapat sebuah klausul berdasarkan PP No. 109 Tahun 2000, bahwa pemda wajib menyediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya.

Terkait penyiapan rumah jabatan itu, pemkab juga sudah menganggarkan Rp 300 juta dalam APBD 2018 serta memintakan legal opinion (LO) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli.

Batalnya rencana pengembalian fungsi kantor BKD-PSDM menjadi rumah jabatan wakil bupati, kata Mahindra juga tidak serta merta BKD-PSDM bisa menempati bangunan tersebut.

“Makanya nanti dibicarakan dulu. Kalau nanti BKD dapat tempat, bangunan itu kami tarik. Karena sampai saat ini BKD belum dapat tempat, dan kita masih kekurangan gedung. Sebab itu nanti kita sampaikan ke pimpinan. Sedangkan pada PP No. 109 tahun 2000 terdapat klause pejabat daerah disiapkan rumah jabatan. Karena dulu dipakai, dan hingga saat ini belum dikembalikan, rencananya kan kami akan sewakan. Tapi tidak jadi, karena LO-nya tidak keluar hingga akhir tahun, anggaran yang sudah dipasang kami kembalikan pada kas daerah,” ujarnya.

Dalam penyiapan rumah jabatan terdapat dua macam opsi, yakni penyewaan dan pembangunan baru.

Rencana penyewaan diakui Kadek Mahindra merupakan solusi sementara, sebab rehabilitasi sekaligus pembangunan rumah jabatan masuk dalam rencana strategis (renstra) yang pengerjaannya tahun 2021.

“Ada dua unit yang direncanakan. Rumah jabatan bupati dan wakil bupati. Estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Namun demikian, berapa anggaran pasti masih menunggu DED-nya (Detail Engineering Design),” ucap dia.(*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved