Ini Alasan Gubernur Bali Tolak Permintaan WALHI Buka Salinan Surat yang Dikirim ke Presiden

Gubernur Bali, Wayan Koster menolak membuka salinan surat yang ia kirimkan kepada Presiden Jokowi terkait permohonan merevisi

Ini Alasan Gubernur Bali Tolak Permintaan WALHI Buka Salinan Surat yang Dikirim ke Presiden
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Gubernur Bali, Wayan Koster: Gubernur Bali, Wayan Koster menolak membuka salinan surat yang ia kirimkan kepada Presiden Jokowi terkait permohonan merevisi Perpres No. 51 tahun 2014. 

Ini Alasan Gubernur Bali Tolak Permintaan WALHI Buka Salinan Surat yang Dikirim ke Presiden

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menolak membuka salinan surat yang ia kirimkan kepada Presiden Jokowi terkait permohonan merevisi Perpres No. 51 tahun 2014.

Permintaan membuka salinan surat itu ke publik disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Koster.

Surat permohonan informasi publik oleh WALHI Bali dengan nomor 16/ED/WALHI-BALI/XII/2018 itu diserahkan langsung ke Kantor Gubernur Bali pada Senin (31/12/2018) lalu dan diterima oleh Ketut Suarta selaku staf.

Gubernur Koster saat dikonfirmasi Tribun Bali usai melaksanakan paparan dan diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1/2018) menjelaskan bahwa dirinya sudah membalas surat tersebut.

Dalam surat balasan ke WALHI Bali itu, Gubernur Koster mengaku menolak membuka kepada publik soal salinan surat yang ia kirimkan kepada Presiden Jokowi.

"(Terkait surat WALHI Bali) ya dijawab. Jawabannya ya ngga bisa dibuka suratnya. Masak surat kepada Presiden kita buka, enak saja," kata Gubernur Koster.

Ia menjelaskan, walaupun ada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak semuanya bisa dibuka kepada publik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik dan badan publik wajib memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya keapda pemohon informasi publik.

“UU Keterbukaan Informasi Publik pada intinya menegaskan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Gubernur Bali sebagai lembaga eksekutif daerah merupakan badan publik," terangnya.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved