Koster Tolak Beberkan Salinan Surat yang Dikirim untuk Presiden, Walhi Bali Akan Ambil Langkah Ini

Walhi Bali sangat menyayangkan sikap Gubernur Bali yang menolak memberikan salinan surat permohonan revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2018

Koster Tolak Beberkan Salinan Surat yang Dikirim untuk Presiden, Walhi Bali Akan Ambil Langkah Ini
Tribun Bali/I Putu Supartika
Konferensi pers Walhi Bali terkait sikap Gubernur Bali yang menolak memberikan salinan surat tersebut kepada Walhi Bali, Rabu (16/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan telah mengirim surat permohonan revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014, khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Terkait hal itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali mengirim surat ke Gubernur Bali untuk meminta salinan surat tersebut tertanggal 28 Desember 2018.

Namun, permintaan Walhi Bali ditolak oleh Gubernur Bali dengan alasan salah satunya surat tersebut sifatnya ketat dan terbatas, yang hanya ditujukan kepada Presiden RI bukan kepada masyarakat luas.

Anggota tim kuasa hukum Walhi Bali, I Wayan Adi Sumiarta mengatakan, atas surat jawaban dari Gubernur Bali tersebut Walhi Bali akan segera mengirimkan surat keberatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Setelah menerima surat penolakan itu, kami masih punya waktu 30 hari untuk mengirimkan surat permohonan keberatan. Apabila surat keberatan ditolak kami dapat menyengketakan ke Komisi Informasi," katanya.

Nantinya di sana akan diuji apakah surat tersebut terbuka untuk publik atau tertutup.

Dikatakan, Walhi Bali sangat menyayangkan sikap Gubernur Bali yang menolak memberikan salinan surat tersebut.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Walhi Bali, I Made Juli Untung Pratama dalam konferensi pers di Kantor Walhi Bali, Rabu (16/1/2019).

"Walhi Bali berpendapat bahwa sikap Gubernur Bali yang tidak mau memberikan salinan surat tersebut adalah tindakan yang merugikan Gubernur Bali sendiri. Hal tersebut merupakan tindakan yang kontradiktif atas apa yang telah diucapkannya dengan apa yang telah dilakukannya, di satu sisi Gubernur Bali meminta rakyat Bali percaya kepada Gubernur Bali bahwa isi surat yang diberikan kepada Presiden Jokowi tersebut adalah bukti Gubernur Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, namun di sisi lain Gubernur Bali menolak untuk memberikan salinan surat tersebut kepada publik," kata Juli.

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved