Gubernur Koster Singgung Soal Ketenagakerjaan di Bali, Begini Respon FSPM

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menyinggung soal ketenagakerjaan di Bali

Gubernur Koster Singgung Soal Ketenagakerjaan di Bali, Begini Respon FSPM
Istimewa
(Ilustrasi tenaga kerja. Foto tidak terkait berita) Bab IX Pasal 29 RUU Provinsi Bali secara tegas mewajibkan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Bali agar mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menyinggung soal ketenagakerjaan di Bali.

Dalam Bab IV Pasal 8 Point 3 disebutkan bahwa urusan pemerintahan tertentu yang sepenuhnya menjadi Kewenangan Provinsi Bali sebagai daerah otonom mencakup bidang kebudayaan, adat istiadat, tradisi, subak, desa adat, penataan ruang, periwisata, kependudukan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

Pada saat memparkan RUU tersebut di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1/2019), ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat ditekankan.

Menurut Koster, belakangan ini tenaga kerja lokal kerap memperoleh perlakuan diskriminasi karena dikait-kaitkan dengan ikatan adat istiadat yang mengharuskan mereka banyak minta izin.

Mencermati hal tersebut, Bab IX Pasal 29 RUU Provinsi Bali secara tegas mewajibkan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Bali agar mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

“Kita juga memahami bahwa pengusaha tak mau rugi terkait dengan jam kerja yang nantinya tetap harus dipenuhi oleh para pekerja. Untuk itu, kita akan berkoordinasi dengan pengusaha agar bisa diatur,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana mengatakan Perusahaan yang beroperasi di Bali memang harus mengutamakan tenaga kerja lokal, agar investor juga dapat memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar.

Dewa Rai mengharapkan agar Pemerintah bisa tegas bahwa siapapun yang berinvestasi di Bali, maka perusahaannya harus mengutamakan pekerja lokal.

“Itu kewajiban dan wajib hukumnya,” kata Dewa Rai ketika ditemui Tribun Bali, Kamis (17/1/2019) di Denpasar.

Pihaknya mendorong apabila Pemerintah Provinsi Bali ingin melindungi pekerja Bali maka Gubernur harus membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang sistem kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan outsourcing di Bali.

Hal itu disebabkan karena sistem kerja PKWT dan outsourcing merupakan sistem yang tidak memberikan jaminan masa depan, dan sistem kerja yang tidak berkeadilan bagi pekerja.

“Itu menyebabkan pekerja Bali semakin hari menjadi semakin miskin. Walaupun (sistem kontrak) sudah diatur dalam pasal 59, tapi dengan keterbatasan SDM yang dimiliki Disnaker maka pelanggaran atas hal itu menjadi masif,” tuturnya.

Jadi, kata dia, yang harus didorong kedepan bukan hanya mengatur berapa jam bekerja dalam seminggu, namun Gubernur bisa mengeluarkan sebuah Pergub yang melarang adanya sistem PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau outsourcing di Bali,” usulnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved