AJI Denpasar Sesalkan Pemberian Grasi Terhadap Otak Pembunuh Prabangsa

Dari ratusan napi yang memperoleh grasi itu, satu di antaranya adalah terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama.

AJI Denpasar Sesalkan Pemberian Grasi Terhadap Otak Pembunuh Prabangsa
Tribun Bali/ AA Gde Putu Wahyura
Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Denpasar, dalam orasi memperingati hari buruh sedunia (May Day) di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Jumat (1/5). 

TRIBUN-BALI.COM - Selain membebaskan gembong teroris Abu Bakar Ba’asyir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan grasi terhadap 115 orang narapidana (napi).

Dari ratusan napi yang memperoleh grasi itu, satu di antaranya adalah terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama.

Susrama merupakan otak pembunuhan berencana terhadap wartawan Jawa Pos Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, pada Februari 2009.

Pemberian grasi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini dinilaisebagai langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers.

Pengungkapan kasus pembunuhan wartawan di Bali tahun 2010 saat itu menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia.

Ini karena sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia, apalagi dihukum berat.

Karena itu, vonis seumur hidup bagi Susrama di Pengadlan Negeri Denpasar saat itu menjadi angin segar terhadap kemerdekaan pers dan penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang masih banyak belum diungkap.

“AJI Denpasar saat itu bersama sejumlah advokat, dan aktivis yang dari awal ikut mengawal Polda Bali tahu benar bagaimana susahnya mengungkap kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi pada Februari 2009 silam,” tulis Ketua Aji Denpasar, Nandhang R Astika dalam siaran persnya, Selasa (22/1/2019).

Pengungkapan kasus ini pun saat itu disebut memerlukan energi yang berlebih hingga akhirnya dapat diungkap oleh Polda Bali.

Namun Susrama kini mendapatkan grasi dari seumur hidup menjadi 20 tahun.

Hal ini bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers, karena setelah 20 tahun akan menerima remisi dan bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat.

AJI Denpasar pun sangat menyayangkan dan menyesalkan pemberian grasi tersebut.

“Meski presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi sesuai diatur UU. No. 22 Tahun 2002 dan Perubahanya UU. No. 5 Tahun 2010 namun seharusnya ada catatan maupun koreksi baik dari Kemenkumham RI dan tim ahli hukum presiden sebelum grasi itu diberikan,” lanjut Ketua AJI Denpasar ini.

Untuk itu AJI Denpasar kini menuntut agar pemberian grasi kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa untuk dicabut atau dianulir. (*)

Editor: Eviera Paramita Sandi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved