Sponsored Content

Musrenbang Kecamatan Kuta Utara Ajukan Usulan Senilai Rp 954 Miliar

Kecamatan Kuta Utara terdiri dari 3 desa dan 3 Kelurahan, dengan 43 Banjar Dinas dan 46 Lingkungan serta 8 Desa Adat

Musrenbang Kecamatan Kuta Utara Ajukan Usulan Senilai Rp 954 Miliar
Dok Pemkab Badung
MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Utara. 

TRIBUN-BALI.COM- MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Utara, secara resmi dibuka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya di Ruangan Sekar Jepun, Kantor Camat Kuta Utara, Rabu (6/2).

Musrenbang RKPD tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, beserta Anggota DPRD Dapil Kuta Utara, Camat Kuta Utara AA Ngurah Arimbawa beserta Muspika, para Perbekel, Lurah, Bendesa Adat dan Kelian Adat dan Dinas se-Kecamatan Kuta Utara.

Camat Kuta Utara AA Ngurah Arimbawa  mengatakan, di Kecamatan Kuta Utara terdiri dari 3 desa dan 3 Kelurahan, dengan 43 Banjar Dinas dan 46 Lingkungan serta 8 Desa Adat. Jumlah penduduk Kuta Utara per Desember 2018 sebanyak 37.673 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 18.067 KK dengan kepadatan 2.248 Km2. Dia mengatakan, mengacu pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan 5 (lima) bidang prioritas yang dijabarkan ke dalam tema pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2020.

“Dengan luasnya daerah ini, pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi pelayanan dasar. Selain itu, infrastruktur berwawasan lingkungan dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, dari 9 prioritas pembangunan daerah tersebut, ada usulan kegiatan yang dirangkum berdasarkan hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan sebanyak 520 usulan senilai Rp 954,1 M lebih. Dengan rincian priotitas pendidikan, penelitian dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi jumlah usulan 70 senilai Rp 79,2 M lebih, Kesehatan usulan 22 senilai Rp 26,3 M lebih, Pembangunan Ekonomi jumlah usulan 7 senilai Rp 122,8 M lebih, Tata kelola pemerintahan dan pelayanan Publik jumlah usulan 7 senilai Rp 15,1 M lebih, sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman jumlah usulan 316 senilai Rp 535,2 M lebih, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender 10 usulan senilai Rp 248,2 M lebih, Penataan ruang dan lingkungan hidup  55 usulan senilai Rp 112,3 M lebih, Pariwisata, pertanian dan kebudayaan jumlah usulan 26 senilai Rp 45,4 M lebih, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 7 usulan senilai Rp 749 juta lebih.

“Bila dibandingkan dengan usulan Musrenbang tahun 2018 sebanyak 388, tahun ini meningkat  34% menjadi 520 usulan. Ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat di kecamatan Kuta Utara semakin meningkat,”jelasnya.

Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya mengatakan, melalui Musrenbang RKPD ini, pihaknya membuka ruang antarstakeholder (Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta) dalam rangka menyusun rencana kerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020. 

Melalui forum ini pihaknya mengajak dan membuka ruang komunikasi antarstakeholder pembangunan agar bersama-sama memadukan pikiran untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan di Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di Kecamatan.

“Kami selaku pemerintah daerah berharap untuk kemajuan di Kecamatan Kuta Utara ini secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan  yaitu dari masyarakat, kemudian dari dunia usaha besama-sama dengan pemerintah, kita membangun hal-hal yang memberikan kontribusi kearah yang lebih baik, kondisi kewilayahan menjadi lebih baik, nyaman dan memiliki nilai manfaat bagi kita semua,” terangnya.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, seluruh pembangunan dan perencanaan pada prinsipnya apa yang menjadi skala prioritas pembangunan yang ada di Kecamatan Kuta Utara ini supaya memberikan dampak yang berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat yang hasil akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi. “Jadi ini yang harus dibangun bersama-sama,” jelasnya.

Sehingga pihaknya mengajak seluruh kelompok yang ada di Kuta Utara ini supaya jelas mengawal wilayahnya. Menurutnya Kuta Utara ini adalah basisnya pariwisata. Industri kreatifnya harus berbasis pariwisata dan pertaniannya juga harus berbasis pariwisata. “Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur berarti terjadi pengembangan wilayah dan terjadi perbaikan wilayah terhadap potensi yang ada. Jadi Kuta Utara ini sudah masuk potensi pariwisata,” katanya. (adv/gus)

Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved