Sponsored Content

Press Release Anggota DPD RI Arya Wedakarna Terkait Remisi Nyoman Susrama

Press Release Anggota DPD RI Arya Wedakarna Terkait Remisi Nyoman Susrama

Press Release Anggota DPD RI Arya Wedakarna Terkait Remisi Nyoman Susrama
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Gusti Ngurah Arya Wedakarna 

TRIBUN-BALI.COM- Mencermati dan menanggapi dinamika yang timbul saat ini ditengah-tengah masyarakat salah satunya yakni munculnya berbagai kecaman oleh sejumlah kalangan Aktifis dan Insan Pers di Bali atas
wacana Kementerian Hukum Dan HAM RI memberikan remisi terhadap narapidana I Nyoman Susrama
(Otak Pelaku Pembunuhan Wartawan Radar Bali A. A Gede Bagus Narendra Prabangsa), maka kami selaku
anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali menyampaikan sejumlah sikap sebagai berikut;

1. Bahwa memperhatikan sejumlah aksi kecaman dan atau sejumlah penolakan yang dilakukan
beberapa kalangan aktivis dan kalangan pers di Bali terkait dengan wacana pemberian remisi terhadap
I Nyoman Susrama oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kami sebagai wakil daerah
Provinsi Bali tentunya sangat menyayangkan atas terbitnya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun
2018 Tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi
Pidana Sementara.

2. Bahwa dengan adanya usulan yang disampaikan Kepala Lapas dan Narapidana ke Menteri Hukum
dan HAM yang berujung pada wacana remisi I Nyoman Susrama melalui dasar keputusan
(Beschikking) yang dikeluarkan oleh presiden terkait dengan perubahan dari pidana penjara seumur
hidup menjadi pidana sementara, kami memandang dan menilai jika keputusan tersebut dapat
menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat secara luas dan menciderai insan pers sebagai bagian dari
pilar demokrasi Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

3. Kami selaku bagian dari DPD RI Perwakilan Bali menyampaikan, walaupun tindakan terpidana bukan
merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) serta keputusan presiden terkait remisi
perubahan hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun sudah diatur dan memiliki dasar hukum
sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi kami
menilai bahwa Keputusan Presiden tersebut belum bersifat final dan kongkret (enmahlig), dalam artian
keputusan yang dikeluarkan masihlah dengan subtansi yang bersifat umum dan hanya bersifat
mengatur sebagaimana peraturan sebagaimana pasal 100 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga kami menganggap keputusan
tersebut dapat ditinjau kembali.

4. Memperhatikan poin nomor 3 diatas, kami menyarankan kiranya Presiden Republik Indonesia berserta
Kementerian Hukum dan HAM dapat meninjau dan mengkaji ulang susbstansi materi atas keputusan
tersebut. Kami berpandangan, hal ini tentunya bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai dan tata
hukum (Legal Order) di Indonesia yang berlandaskan azas keadilan dan kemanfaatan demi
memberikan rasa adil bagi masyarakat secara luas.

5. Memperhatikan poin nomor 2 diatas serta dalam rangka menjunjung tinggi asas-asas umum
pemerintahan yang baik di Negara Republik Indonesia, kami menilai walaupun I Nyoman Susrama
dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam KEPPRES Nomor 174
Tahun 1999 Tentang Remisi serta PERMENKUMHAM RI Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana
penyampaian yang diberikan Menteri Hukum dan HAM RI diberbagai media beberapa waktu lalu, kami
mengingatkan agar kiranya tidak ada interprestasi sepihak dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan
selanjutnya menggunakan diskresi atau juga mengambil kebijakan hanya berdasarkan kekuasaan
tertentu (Verordenende macht) untuk memberikan atau menyetujui permohonan remisi I Nyoman
Susrama.

Hal ini tentunya untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
menghindari berbagai potensi terjadinya Class Action dan atau gugatan peradilan oleh sejumlah
komponen masyarakat di Indonesia khususnya diwilayah provinsi Bali.

Demikian kami sampaikan pernyataan sikap kami terkait hal tersebut diatas agar dapat
dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.
OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

Denpasar 6 Februari 2019

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III
Anggota DPD RI B.65 Perwakilan Provinsi Bali

BERIKUT RILIS LENGKAPNYA

(ADVETORIAL)

Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved