Rp 675 Miliar untuk Desa, Dana Desa Pelaga Terbesar, Kuwum Terkecil

Pemerintah Kabupaten Badung kembali akan mengucurkan dana desa senilai Rp 675.214.739.785 untuk 42 desa

Rp 675 Miliar untuk Desa, Dana Desa Pelaga Terbesar, Kuwum Terkecil
Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Putu Gede Sridana. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung kembali akan mengucurkan dana desa senilai Rp 675.214.739.785 untuk 42 desa yang ada di Gumi Keris.

Dana desa ini dibagikan sesuai dengan surat Keputusan Bupati Badung No 115/0419/HK/2018 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Badung Tahun 2019.

“SK Bupati inilah yang menjadi dasar penetapan alokasi dana desa, yang dalam waktu dekat diserahkan langsung oleh Bapak Bupati kepada para perbekel,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Putu Gede Sridana, Kamis (7/2/2019).

Baca: Pemilik 1.000 Pil Koplo Pasrah Divonis 5 Tahun dan 4 Bulan Penjara

Baca: Hendak Memberi Makan, Perempuan Paruh Baya Ini Malah Tewas Dimakan Babi Peliharaannya

Menurutnya, dari 42 desa yang ada di Kabupaten Badung, Desa Pelaga Kecamatan Petang mendapat dana terbesar yakni Rp 21.758.529.825.

Sedangkan yang terkecil diperoleh Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi sebesar Rp 11.713.246.302.

Dari Surat Keputusan Bupati Badung, dijelaskannya, dana ratusan miliar itu meliputi penyisihan 10 persen pajak daerah Rp 561.188.431.928, penyisihan 10 persen restribusi daerah Rp 16.781.015.257, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan Rp 44.660.525.600 dan dana desa yang bersumber dari APBN Rp 52.584.767.000.

Baca: Hotel Vila Lumbung Bali jadi Tujuan Berlibur Orang Terkaya di Indonesia

Baca: Terima Kasih Program JKN-KIS

“Ini kan dilihat dari luas wilayah dan juga jumlah penduduk desa. Jadi semua desa akan kecipratan,” ujarnya.

Ditanya soal pengarahan dana tersebut, Sridana menjelaskan, regulasi untuk pengarahan dana tersebut oleh perbekel sudah sangat jelas. Diantaranya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 tahun 2018, tentang Sistem Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan No 145/PMK.07/2018.

Dengan adanya bantuan ini, pihaknya berharap para perbekel dalam mengarahkan dana desa harus benar-benar mengikuti aturan yang berlaku.

Baca: Temukan Luka di Kepala dan Lebam Mata, Jenazah Nyoman Silur Mengapung di Pantai Bugbug

Baca: Usai Membuat Kekasih Menangis, Kini Pemuda yang Rusak Motor Pacarnya Berulah Lagi, Bakar STNK

Mengingat ada beberapa kasus perbekel atau kepala desa berurusan dengan hukum karena melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

“Kan ada perbekel yang sudah terjerat hukum karena penyimpangan anggaran. Maka dari itu seperti pesan yang sering disampaikan Bapak Bupati, kalau tidak mau berurusan dengan hukum, caranya gampang, jangan melanggar hukum,” tuturnya.

Dia menjelaskan terkait dengan dasar hukum pengarahan dana desa sudah jelas, sehingga perbekel yang ada di Kabupaten Badung hanya mengikuti aturan saja.

“Ikuti saja aturannya dan jangan menyimpang, kalau tidak ingin berurusan hukum,” katanya. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved