Pemprov Bali Tengah Siapkan Pergub, Tukang Urut Akan Praktek di Puskesmas Hingga Rumah Sakit

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali rupanya serius untuk mengembangkan sistem pengobatan tradisional

Pemprov Bali Tengah Siapkan Pergub, Tukang Urut Akan Praktek di Puskesmas Hingga Rumah Sakit
kompas.com
Ilustrasi pijat 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali rupanya serius untuk mengembangkan sistem pengobatan tradisional dan obat-obatan herbal asli Bali.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya mengungkapkan pihaknya sedang berproses untuk membuat sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelayanan kesehatan tradisional usadha Bali. 

“Kita sedang proses Pergub ini untuk pengobatan terstandar Usadha Bali. Yang jelas pengembangan pengobatan tradisional ini harus yang terstandar, tidak bisa yang tidak terstandar,” kata Suarjaya di Denpasar, Jumat (8/2/2019).

Dijelaskannya, pengaturan pengobatan tradisional ini nantinya diklasifikasikan menjadi dua, yang terdiri dari, pertama Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestra), merupakan SDM kesehatan yang memiliki kompetensi dan pendidikan khusus pengobatan tradisional, dengan pendidikan minimal D3. 

Dan yang kedua tenaga kesehatan tertentu yang memiliki kemampuan karena mendapatkan pendidikan kesehatan tradisional, misalnya akupuntur, acupressure, ramuan, dan sebagainya.

 “Itu ada sekolah formalnya, makanya bernama Nakestra. Sedangkan yang tidak sekolah formal itu namanya penyehat tradisional (Hatra),” terangnya.

Hatra terdiri dari orang-orang yang basic pendidikannya bukan kesehatan tetapi memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan tradisional, misalnya pijat atau mengurut, acupressure, akupuntur.

Selain itu mereka wajib sudah tersertifikasi, dan ada asosiasinya.

Selanjutnya, Hatra dapat membuka tempat praktek khusus yang terstandar sesuai dengan aturan-aturan yang ada, jika memang SDM nya terstandar, memiliki asosiasi dan memiliki ijin praktek.

“Kalau sudah ada asosiasi dan terstandar, mereka akan mendapatkan surat izin praktek (SIP) dari Kabupaten/Kota. Mereka bisa membuat klinik yang namanya Panti sehat. Itu terstandar, inilah yang akan kita atur nanti,” tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved