DPD Asosiasi Driver Online Provinsi Bali Meminta agar Penerapan Peraturan Menteri Segera Dilakukan

Pengesahan payung hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang taksi online telah dirampungkan oleh Kementerian Perhubungan pada Desember

DPD Asosiasi Driver Online Provinsi Bali Meminta agar Penerapan Peraturan Menteri Segera Dilakukan
Tribun Bali/Rino Gale
Ahmad Qodriansyah selaku Ketua DPD Asosiasi Driver Online Prov.Bali saat ditemui Tribun Bali, Minggu (10/2/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Bali - Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, - Pengesahan payung hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang taksi online telah berhasil dirampungkan oleh Kementerian Perhubungan pada bulan Desember dan langsung disahkan pada tanggal 19 Desember 2018.

Saat ini, peraturan tersebut sedang dalam masa sosialisasi selama 6 bulan ke depan.

Peraturan Menteri Nomor 118 ini banyak mengalami penyempurnaan dari Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Nomor 108.

Dalam PM 118, secara khusus mengatur tentang taksi online dan sangat berpihak kepada para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

Hal ini dibuktikan dengan diakomodasinya kepentingan UMKM sebagai perusahaan angkutan sewa khusus.

Bahkan, dalam PM 118 pemerintah berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan taksi online kepada para pengguna jasa layanannya dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus.

Tujuan dari Standart Pelayanan Minimal ini dapat memberikan jaminan keamanan dan kepastian kepada para pengguna jasa yang aman, nyaman, setara dan terjangkau.

Secara garis besar, ada beberapa bagian yang diatur dalam PM 118 ini antara lain wilayah operasional, para pelaku usaha penyelenggara angkutan sewa kusus, tarif, perlindungan konsumen dan beberapa hal umum lainnya.

"Ada banyak kemudahan yang dihadirkan pemerintah dalam peraturan ini, kami rasa PM 118 ini sudah sangat mengakomodir apa yang menjadi kegalauan para pelaku usaha angkutan sewa khusus pada umumnya dan para pengemudi taksi online pada khususnya. Bahkan dalam pasal 27 huruf b jelas dikatakan bahwa "Perusahaan aplikasi dilarang memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditentukan". Ini merupakan bukti yang diberikan pemerintah akan kepedulian terhadap kesejahteraan para pengemudi taksi online, dalam peraturan ini juga diatur mengenai keharusan kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan dengan yang tertera di dalam aplikasi hal tercantum dalam pasal 31 huruf c," ujar Ketua DPD Asosiasi Driver Online Provinsi Bali, Ahmad Qodriansyah, Minggu (10/2/2019).

Baca: Driver Taksi Online Dikabarkan Culik Penumpang Wanita, Managemen Gojek Angkat Bicara

Baca: Koster Cari Waktu Tepat Tutup Taksi Online, Siapkan Sistem Aplikasi Online Lokal

Halaman
12
Penulis: Rino Gale
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved