'Cuci Tangan' Soal Jaminan Kesehatan Karyawan, Ratusan Perusahaan di Jembrana Terancam Sanksi

Kepala BPJS Cabang Singaraja yang mewilayahi Kabupaten Jembrana, Elly Widiani menyebut, 137 perusahaan di Jembrana belum mendaftarkan karyawannya seba

'Cuci Tangan' Soal Jaminan Kesehatan Karyawan, Ratusan Perusahaan di Jembrana Terancam Sanksi
(thikstockphotos)
Ilustrasi pekerja: Kepala BPJS Cabang Singaraja yang mewilayahi Kabupaten Jembrana, Elly Widiani menyebut, 137 perusahaan di Jembrana belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. 

Cuci Tangan Soal Jaminan Kesehatan Karyawan, Ratusan Perusahaan di Jembrana Terancam Sanksi. Kepala BPJS Cabang Singaraja yang mewilayahi Kabupaten Jembrana, Elly Widiani menyebut, 137 perusahaan di Jembrana belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Kepala BPJS Cabang Singaraja yang mewilayahi Kabupaten Jembrana, Elly Widiani menyebut, 137 perusahaan di Jembrana belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.

Padahal, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 82 tahun 2018, setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawan dalam program BPJS.

Sayangnya, untuk di Jembrana, masih ada ratusan perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS.

Hal ini disampaikan, Kepala BPJS Cabang Singaraja yang mewilayahi Kabupaten Jembrana, Elly Widiani, Kamis (14/2/2019).

Setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan karyawannya ikut program JKN.

Baca: Cok Ace Tolak Rayuan Anggota DPR Soal Geothermal di Bedugul, Ini Alasannya

Baca: Begini Cara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Meriahkan Chinese New Year dan Valentine’s Day

Baca: Penuhi Tantangan Temannya, Pria Ini Kehilangan Berat Badan Hingga 63 Kg

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana, ada 385 perusahaan baik skala besar hingga kecil di Kabupaten Jembrana.

Dari 385 perusahaan yang tercatat di BPS, ada 137 perusahaan di antaranya ternyata belum mendaftarkan karyawannya ikut program JKN.

"Sepertinya para pemilik perusahaan hanya mencari untung, cuci tangan gitu. Dan untuk urusan JKN karyawannya mereka serahkan ke pemerintah," ucapnya, dalam media gathering di warung WTP Yehembang, Mendoyo, Jembrana.

Baca: Ikan Oarfish Tak Sengaja Terjaring Nelayan, Warga Langsung Siaga Gempa dan Tsunami

Baca: Penumpang Histeris Pesawat Oleng dan Terbalik, Putar Balik dan Mendarat di Makassar

Elly menyebut, alasan adanya kelalaian atau kenakalan perusahaan itu, juga melihat bahwa, saat ini semua warga yang belum terdaftar JKN mandiri akan ditanggung pemerintah.

Jadi pemilik perusahaan sepertinya cuci tangan akan tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya.

Ia menamabahkan, bahwa terhadap perusahaan yang melanggar, maka pihak BPJS akan turun dengan pihak Dinas Perizinan, Disnaker, dan Kejaksaan.

Perusahaan wajib mendaftar, memberikan data benar, dan pembayaran secara baik. Kalau tidak, maka sanksi pidana jika tidak patuh pembayaran.

"Hukumannya kurungan delapan tahun dan denda maksimal 1 miliar," bebernya. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved