Tanpa Beretorika, Luh De Jalankan Amanah Masyarakat untuk “Kerja Nyata”

Berbekal pengalaman, pelayanan serta pengabdian Luh Gede Sri Mediastuti jalankan amanah masyarakat untuk “Kerja Nyata”

Tanpa Beretorika, Luh De Jalankan Amanah Masyarakat untuk “Kerja Nyata”
Dok. Pribadi Luh Gede Sri Mediastuti
Luh Gede Sri Mediastuti atau akrab disapa Luh De saat turun menyerap aspirasi warga. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Industri pariwisata di Kabupaten Badung telah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Itu pula sebabnya, Pemkab Badung melaksanakan berbagai program yang meringankan beban masyarakatnya.

Dalam bidang pendidikan, Pemkab Badung bahkan membagikan laptop gratis kepada siswa SD di Badung. Sedangkan di bidang kesehatan, Bupati Giri Prasta memberi pelayanan kepada warga Badung dengan menggratiskan biaya kesehatan melalui Program Badung Sehat.

Program-program tersebut telah menjadikan Badung ibarat gula yang dikerubungi semut. Warga pendatangpun berbondong-bondong memilih Badung sebagai tempat tinggalnya, baik untuk menetap maupun mencari pekerjaan di sektor pariwisata.

Menanggapi fenomena tersebut, anggota DPRD Badung yang duduk di Komisi IV Partai Golkar, Luh Gede Sri Mediastuti mengatakan, dalam konteks NKRI adalah salah jika kita tidak menerima warga yang datang untuk tinggal di Badung.

Namun, Sri Mediastuti atau yang akrab disapa Luh De ini tetap mengingatkan agar warga pendatang (duktang) tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di Badung.

Selain masalah kependudukan, ia juga meminta peran serta masyarakat asli atau yang sudah lama bermukim di Badung untuk bersama pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap kehadiran duktang.

Luh De menilai peran lingkungan masyarakat mulai dari keluarga yang mengelola kos-kosan maupun usaha sejenis mutlak diperlukan.

“Namun kehadiran mereka memberikan dampak yang luas bagi kemajuan masyarakat Badung secara keseluruhan,” ujar Luh De.

Diapun menegaskan agar kebijakan kependudukan lebih ketat lagi untuk memfilterisasi ekses negatif dari kehadiran duktang di Badung dengan memperhatikan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan penduduk asli Badung atau bukan.

“Hal ini tidak bermaksud untuk mendiskriminasi antara penduduk asli atau duktang, namun kontrol KK ini sebagai langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal negatif di kemudian hari,” imbuhnya.

Halaman
12
Editor: Widyartha Suryawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved