Terkait Maraknya Pedagang Valas Bukan Bank Ilegal, PT. Chandra Nuansa Mandiri Berikan Tanggapan

Bahkan disebutkan bahwa para pengusaha ilegal ini sering melakukan praktik perdagangan valuta asing dengan cara melawan hukum.

Terkait Maraknya Pedagang Valas Bukan Bank Ilegal, PT. Chandra Nuansa Mandiri Berikan Tanggapan
Tribun Bali/Karsiani Putri
Ida Bagus Putu Wijaya, Direktur PT. Chandra Nuansa Mandiri saat berkunjung ke Kantor Tribun Bali, Sabtu (23/2/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUNBALI.COM, DENPASAR - Di koran harian Tribun Bali yang terbit pada 22 Februari 2019 lalu diberitakan mengenai keluhan Ayu Astuti Dhama, Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (APVA) tentang banyaknya Pedagang Valuta Asing Bukan Bank ilegal yang beroperasi di Bali.

Bahkan disebutkan bahwa para pengusaha ilegal ini sering melakukan praktik perdagangan valuta asing dengan cara melawan hukum.

Sebagai pelaku Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang legal, Direktur PT. Chandra Nuansa Mandiri Ida Bagus Putu Wijaya, menyebutkan pihaknya memang merasakan dampak negatif dari praktik-praktik tersebut.

"Hal ini menurut kami tidak terlepas dari Peraturan Bank Indonesia No 9/II/PBI/2007 tentang Perdagangan Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia No 9/23/DPM yang mengatur mengenai Tata Cara Perizinan, Penerapan, Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi bagi pedagang Valuta Asing Bukan Bank substansi yang dikandung oleh aturan ini. Di mana Bank Indonesia hanya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada usaha-usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang legal," ucapnya.

Baca: Takut Memulai Bisnis? Jangan Risau, Begini Tips Mengelola Rasa Takut Tersebut

Baca: Kisah Mahasiswi 21 Tahun Bisnis Oleh-oleh Makanan dari Singkong Beromzet Miliaran

Baca: Alit Andriyani Cekatan Tangkap Peluang Bisnis, Dari Aksesoris hingga Toko Pastry

Ia menambahkan, sementara Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang ilegal tidak menjadi ranah pembinaan dan pengawasan. Inilah yang menjadi titik lemah dari aturan yang ada.

Berkaitan dengan saran regulasi yang ditawarkan oleh Ketua Asosiasi, Ida Bagus Putu Wijaya juga menyebutkan pihaknya sependapat dengan cara memperkuat ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan memuat sanksi hukum terhadap pelanggaran kegiatan usaha
Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang ilegal.

Termasuk secara teknis agar diatur apabila menyangkut tindak pidana supaya melibatkan Pihak Kepolisian yang mempunyai kewenangan di bidang itu.

Ida Bagus Putu Wijaya juga menyinggung mengenai gagasan perlunya pengawasan terhadap Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang ilegal oleh pihak Satpol PP.

"Hal ini tidak diperlukan mengingat kewenangan Pemerintah Daerah tidak punya kewenangan di bidang moneter yang notabene menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Bank Indonesia," ujar Ida Bagus Putu Wijaya pada Sabtu (23/2/2019) di Kantor Tribun Bali, Jalan Prof Ida Bagus Mantra, Bali.

Lanjutnya, sehingga dengan hal ini tidak diperlukan adanya regulasi tentang kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank oleh Pemerintah Daerah karena dapat berdampak kepada Birokrasi Perizinan yang bertele-tele dan tidak efisien. (*)

Penulis: Karsiani Putri
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved