Desa Dinas Dapat Minimal 920 Juta, Koster Usulkan ke Sri Mulyani Desa Adat juga Dibantu APBN

Dalam agenda kunjungannya ke Bali, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berkesempatan melakukan simakrama (bertatap muka) dengan para Bendesa se-Bali.

Desa Dinas Dapat Minimal 920 Juta, Koster Usulkan ke Sri Mulyani Desa Adat juga Dibantu APBN
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Menteri Keuangan, Sri Mulyani bersama Gubernur Bali, Wayan Koster tiba dalam acara simakrama dengan para Bendesa se-Bali, di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur, Kamis (14/3/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam agenda kunjungannya ke Bali, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berkesempatan melakukan simakrama (bertatap muka) dengan para Bendesa se-Bali.

 
Sri Mulyani menyampaikan dirinya mengetahui bahwa selama ini di Bali, terdapat 2 jenis desa, yaitu desa administrasi dan desa adat.

Peranan desa adat yang ada di Bali begitu penting dibandingkan desa adat di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

“Saya sangat memahami pentingnya nilai aset atau nilai keharmonisan sosial atau budaya dalam suatu negara. Saya pernah bekerja di institusi internasional dan  saya pernah pergi ke 100 negara di dunia.

Baca: BMKG Peringati Saat Puncak Musim Kemarau, Mulai Terjadi di Nusa Penida hingga Bali Selatan

Baca: Putu Supadma Rudana: Jangan Tanya Komitmen Demokrat di Pilpres 2019

Saya datang dan melihat masyarakatnya, saya sangat paham bahwa pentingnya adat dan apa yang disebut social cohesion (Ikatan sosial). Itu adalah hal yang luar biasa berharga, itu nilainya tak terhingga,” terangnya dihadapan 1.300-an bendesa yang hadir di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur, Kamis (14/3/2019).

Namun dari sisi keuangan negara, kata dia, memang transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kepada desa adat belum ada seperti halnya kepada desa dinas atau kelurahan.

Dana yang diberikan negara kepada desa hanyalah untuk desa yang sifatnya administratif.

“Jadi kalau ada aspirasi seperti ini kita akan bahas dalam pembahasan APBN, dan ke depannya akan seperti apa perlakuannya. Saya memahami mengenai pentingnya peranan dari desa adat. Namun waktu menetapkan berapa anggaran yang diberikan kepada desa, yang dikenal waktu itu masih desa administratif,” ujar Mantan Direktur World Bank ini.

Baca: Ngaku Trauma Saat Lihat Korban Angkat Kaki di Halte Bus, Pelaku Langsung Tikam Korban

Baca: Seni sebagai Penopang Pariwisata, Sayangnya Perupa Abstrak Perempuan Belum Muncul ke Permukaan 

Lebih lanjut, ia menjelaskan banyak keputusan-keputusan mengenai keuangan negara ditetapkan atas inisiatif pemerintah atau DPR RI, namun kemudian harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019 ini, pendapatan Indonesia dirancang mencapai Rp 2.165 Triliun.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved