Pada Pembukaan Internasional Reform Policy Simposium di Bali, JK Sebut Indonesia Alami Reformasi

JK mengatakan, Indonesia telah banyak berubah dalam 20 tahun terakhir, yakni dari sistem otoriter menjadi negara yang desentralitik atau terbuka.

Pada Pembukaan Internasional Reform Policy Simposium di Bali, JK Sebut Indonesia Alami Reformasi
Tribun Bali/Rino Gale
Suasana acara Internasional Reform Policy Simposium and Regional Workshop yang di gelar oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berlangsung mulai 14-15 Maret 2019 di BNDCC, Nusa Dua, Bali. 

Laporan Wartawan Tribun Bali - Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Acara Internasional Reform Policy Simposium and Regional Workshop yang digelar oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Pada acara yang berlangsung mulai 14-15 Maret 2019 di BNDCC, Nusa Dua, Bali ini, Jusuf Kalla didampingi oleh Mentri PANRB, Syafruddin melakukan pemukulan gong yang menandai acara tersebut telah dibuka.

JK mengatakan, Indonesia telah banyak berubah dalam 20 tahun terakhir, yakni dari sistem otoriter menjadi negara yang desentralitik atau terbuka.

"Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi, salah satu inti reformasi ialah di negara yang sentralistik dan otoriter menjadi negara yang desentralisasi dan juga sangat terbuka," ujarnya, Kamis (14/3/2019)

Dengan perubahan tersebut, tentu sistem pemerintahan juga mengalami perubahan.

Perubahan tersebut juga didorong oleh perkembangan teknologi.

Baca: Tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla Terkait Pariwisata Halal di Bali

Baca: Bina Kerukunan dan Kebersamaan Umat, Kanwil Agama Bali Gelar Dialog dan Dharma Shanti

Terkait otonomi, ia menyebutkan, pemerintah daerah juga harus memperkuat sistem pemerintahannya yang telah diberikan kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya.

"Dulu, DPR pemerintah daerah selalu menunggu instruksi dari pusat, maka dewasa ini maka harus otonomi harus berdiri lebih tegak lagi untuk menjalin hubungan hubungan itu. Kalau dahulu kementerian dan lembaga mengatur sampai di kabupaten, maka dewasa ini semua hanya memberikan arahan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat," katanya. 

Sistem pemerintahan ini juga perlu dan membutuhkan teknologi yang lebih baik lagi.

Halaman
12
Penulis: Rino Gale
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved