Pesan Menteri Yassona untuk Majelis Pengawas & Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang Baru Dilantik

Menteri Hukum dan HAM seringkali digugat di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pesan Menteri Yassona untuk Majelis Pengawas & Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang Baru Dilantik
Humas Kanwil Kumham Bali
Menteri Yassona saat melantik Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Sekaligus membuka FGD Pengawasan Tingkat Kepatuhan Notaris, Kamis (14/3/2019) di Ballroom Discovery Kartika Plaza Hotel. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Menteri Hukum dan HAM seringkali digugat di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut berhubungan dengan terbitnya suatu akta notaris, khususnya terkait dengan Perseroan Terbatas maupun badan hukum sosial yang pengesahan dilakukan oleh notaris  karena adanya kepentingan tertentu.

Ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Laoly saat menghadiri Pelantikan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Sekaligus membuka FGD Pengawasan Tingkat Kepatuhan Notaris, Kamis (14/3/2019) di Ballroom Discovery Kartika Plaza Hotel.

Baca: BMKG Peringati Saat Puncak Musim Kemarau, Mulai Terjadi di Nusa Penida hingga Bali Selatan

Baca: Serap Aspirasi Rakyat dan Kader Demokrat, AHY Akan Turba ke Bali Esok, Ini Jadwalnya

 
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat, dalam menjalankan jabatan harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan bertindak jujur, berkompeten, dan berintegritas.

“Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan secara lebih maksimal, terencana, dan masif oleh Majelis, tentu dapat berkontribusi positif untuk mencegah atau mengurangi timbulnya gugatan tersebut,” tegas Menteri Yassona.

Yassona menambahkan Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, dengan lingkup pengawasan meliputi perilaku dan jabatan notaris.

Baca: Ngaku Trauma Saat Lihat Korban Angkat Kaki di Halte Bus, Pelaku Langsung Tikam Korban

Baca: Tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla Terkait Pariwisata Halal di Bali

Majelis Kehormatan Notaris kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pelantikan tersebut diikuti sebanyak 24 orang dari 16 provinsi di Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur, seperti Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bagian Umum Kementerian Hukum dan HAM. 

Baca: Bawang Putih Ampuh Mengatasi 11 Penyakit Ini, Ikuti Cara Benar Mengonsumsinya

Pada kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Penasihat Menteri Hukum dan HAM, Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Juga hadir Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, unsur Notaris, unsur Akademisi, para undangan dan peserta Forum Grup Diskusi.

Di akhir sambutan Menteri Hukum dan HAM RI membuka secara resmi acara Forum Group Discussion yang bertajuk "Pengawasan Tingkat Kepatuhan Notaris".(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved