Supported Content

I Gusti Agung Putri Astrid Kartika: Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Harus Mendapat Prioritas

I Gusti Agung Putri Astrid Kartika: Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Harus Mendapat Prioritas

I Gusti Agung Putri Astrid Kartika: Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Harus Mendapat Prioritas
DOK PRIBADI
I Gusti Agung Putri Astrid Kartika (tengah) bersama wakil ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Jembrana, Ni Nyoman Ani Setriawarini (kanan) saat acara Sosialisasi Perlindungan Perempuan, Senin (25/3) 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Kekerasan terhadap perempuan menjadi hal serius dan mendapat perhatian, termasuk dari negara. Bahkan bila kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi VIII, IGA Putri Astrid Kartika saat sosialisasi perlindungan perempuan bersama sejumlah elemen di Gedung IR Soekarno, Negara, Senin (25/3).

Karena itulah kemudian disusun Undang-undang (UU)anti Kekerasan dalam Rumah Tangga , perdagangan manusia dan pencegahan kekerasan seksual untuk melindungi perempuan dan anak.

"Jadi negara sudah memikirkan secara Nasional nasib perempuan, di tempat umum dan rumah tangga. Bahkan, anak di dalam kandungan atau masih Janin pun memang Negara wajib melindungi," ucapnya yang kini kembali dicalonkan sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini.

Menurut dia, membuat UU itu tantangannya cukup besar. Sebab, persoalan kekerasan dalam rumah tangga masih dipersepsikan menjadi wilayah atau ruang urusan pribadi. Seperti kasus pertengkaran adanya pemukulan oleh suami ke istri, itu pandangan masyarakat bahwa itu masalah pribadi seseorang.

"Bahwa betul menghargai pribadi rumah tangga orang lain. Tapi ketika ada ancaman fisik, maka harus dilindungi oleh negara," tegasnya.

Di ruang publik, menurutnya, perempuan juga kerap menjadi korban. Ia mencontohkan, dalam kerusuhan tahun 1998 , kekerasan terhadap perempuan kian meninggi. Terutama, perempuan-perempuan etnis tertentu.

Ia mengaku, bahwa perempuan dan anak yang trauma karena kekerasan sudah dipastikan akan menjadi terbelakang. “Bagaimana seseorang merasa minder dan terbelakang, dan bisa mencapai prestasi? Ketika setiap hari, masih trauma dengan kekerasan yang menimpanya,” tegasnya.

Seorang peserta acara sosialisasi, Ida Ayu Sri Utami Dewi menuturkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam iklan layanan masyarakat itu seharusnya di tayangkan dalam jam-jam prime time dan bahasa kekinian."Kalau bisa itu ibu biar mengena ke masyarakat," tuturnya.

Ayu menyebut, bahwa semestinya juga ada imbauan dari Pemerintah yang juga melarang dan mengunggah ke media sosial, tentang sebuah persitiwa kekerasan. Sehingga, seseorang itu bukan malah asik merekam kejadian, tapi tidak memberikan bantuan. "Ya, dibuatkan berupa imbauan dan ada aturan hukumnya, gitu ibu," jelasnya. (*)

Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved