13 Bidan PTT di Tabanan Akhirnya Diangkat Sebagai CPNS, 13 Tahun Pengabdian Armawati Terbayar

13 bidan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Tabanan diangkat menjadi CPNS

13 Bidan PTT di Tabanan Akhirnya Diangkat Sebagai CPNS, 13 Tahun Pengabdian Armawati Terbayar
Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Sejumlah bidan PTT yang diangkat menjadi CPNS tampak sibuk mengurus berkas yang akan disetorkan di Kantor BKPSDM Tabanan, Rabu (27/3/2019). 

Sejak 2017 lalu, ia bersama kawan-kawannya yang juga PTT se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) mendatangi Jakarta untuk menyampaikan usulan kepada Presiden agar bidan PTT diangkat menjadi CPNS.

“Saya merasa bangga dan bersyukur, akhirnya setelah perjuangan cukup lama Keputusan Presiden akhirnya diterbitkan. Artinya Presiden masih memperhatikan tenaga medis seperti kami yang menjadi bidan PTT," ucap Armawati.

Ia mengaku sudah mengabdi sejak tahun 2006. Selama 13 tahun lamanya ia mengabdi. Mulai dari upah yang diterima senilai Rp 500 ribu hingga saat ini mencapai Rp 2 Juta.

“Jika tidak diperjuangkan ke pusat dengan Forbides, kemungkinan besar tak akan diangkat. Untungnya perjuangan kami diapresiasi,” tandasnya. 

Hanya Untuk Tenaga Kesehatan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, I Wayan Sugatra menyebutkan, setelah terbitnya Keppres Nomor 25 tahun 2018, ada 13 Bidan PTT yang diangkat menjadi CPNS.

"Di Tabanan saat ini tercacat ada 13 bidan desa PTT yang diangkat menjadi CPNS," kata Sugatra.

Ia menjelaskan, dalam Keppres tersebut pengangkatan CPNS hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi dan bidan PTT dengan batas usia paling tinggi 40 tahun dan telah mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2016.

Surat keputusan pengangkatan berlaku 1 April 2019 dan surat pelaksanaan tugas paling lambat 1 Juli 2019.

“Selain itu, CPNS yang diangkat dilarang dipindahkan minimal selama lima tahun terhitung sejak dia menjabat sebagai PNS. Sehingga yang bersangkutan diminta melaporkan aktivitas kegiatan secara elektrinik kepada Kemenpan RB dan BKN minimal tiga bulan sekali. Karena laporan tersebut menjadi dasar monitoring dan evaluasi bagi mereka nantinya,” jelasnya. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved