Macam-Macam Pelat Nomor 'Dewa' Ini Tak Perlu Dispesialkan Bila Tak Dikawal Polisi

Artinya, bila mobil tersebut hanya berjalan sendiri tanpa pengawalan polisi maka hak prioritasnya tidak ada.

Macam-Macam Pelat Nomor 'Dewa' Ini Tak Perlu Dispesialkan Bila Tak Dikawal Polisi
kompasiana.com
Mobil Pejabat Dengan Pelat RFS 

TRIBUN-BALI.COM - Seolah sudah menjadi rahasia umum, mobil-mobil dengan pelat nomor berakhiran huruf tertentu dianggap sebagai pemilik pelat nomor "dewa".

Beberapa contoh pelat nomor dewa yang dimaksud adalah mereka yang memiliki akhiran huruf RFP, RFS, RFD, RFL, dan banyak lainnya.

Penggunanya biasanya adalah mobil-mobil para pejabat atau instansi-instansi negara tertentu.

Mobil-mobil dengan pelat nomor dewa ini sering kali melakukan hal-hal yang tak lazim atau bahkan tergolong pelanggaran jika dilakukan oleh mobil-mobil dengan pelat nomor "biasa".

Mulai dari dengan asiknya melaju di bahu jalan, masuk ke jalur busway, dan lain sebagainya tanpa ada pengawalan dengan tujuan menghindari antrean kemacetan

Lantas apakah kondisi tersebut dibenarkan atau diperbolehkan?

Menjawab hal ini, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu, mengatakan memang sebenarnya mobil dengan pelat nomor khusus tadi memiliki keistimewaan, tapi tetap ada aturannya secara hukum dan undang-undang.

"Secara undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 134 dan 135 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ada tujuh kelompok pengendara yang memiliki prioritas penggunaan jalan," ucap Jusri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/3/2019).

"Tapi, ini yang jadi garis besarnya, dalam pelaksanaannya dari tujuh pengendara tadi ada beberapa yang harus tetap dengan pengawalan baru mendapatkan prioritas, bila tidak ada yang kawal berarti tidak dibenarkan."

Tujuh kendaraan yang dimaksud ada pada pasal 134 UU LLAJ, yaitu Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, Ambulans yang mengangkut orang sakit atau kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden RI, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara, Iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman
12
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Grid.ID
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved