Periode Siklus Akreditasi LPK Kini Berubah, Disesuaikan Standar Terbaru

Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) terus berkembang memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian

Periode Siklus Akreditasi LPK Kini Berubah, Disesuaikan Standar Terbaru
Aldy/Humas BSN
Acara Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Jakarta, Kamis (28/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejak ditetapkan oleh pemerintah, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) terus berkembang memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) secara objektif dan tidak memihak.

Sampai akhir 2018 terdapat 2019 LPK yang sudah diakreditasi KAN.

Terdiri dari 1742 laboratoium dan lembaga inspeksi, serta 277 lembaga sertifikasi.

Baca: Penyaluran Diawasi Ketat, Eko: Yang Main-main dengan Dana Desa Pasti Tertangkap

Baca: Waspadai, Aksi Pria Misterius, Kepergok Masuk ke Pura, Berakhir dengan Mencekik Wayan Wardana

Dalam pengoperasiannya, KAN menerapkan standar ISO/IEC 17011 yang berisi persyaratan umum badan akreditasi dalam mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Dengan adanya keluaran terakhir standar ISO/IEC 17011 di tahun 2017, maka KAN harus menyesuaikan dengan persyaratan termutakhir tersebut.

Salah satunya perubahan siklus akreditasi.

Baca: Pencuri Sesari di Pura Dalem Ini Kabur Melewati Semak-semak, Tinggalkan Sepeda Motor

Baca: Akan Nikahi Musdalifah, Ini Fakta Fadel Islami, Calon Suami Musdalifah Yang Bercita-cita Jadi Model

“Pertimbangan perubahan periode siklus akreditasi ini menyesuaikan penguatan persyaratan witness yang ditetapkan dalam ISO/IEC 17011:2017, yang diberlakukan untuk seluruh jenis LPK,” ujar Direktur Akreditasi Laboratorium BSN, Fajarina Budiantari dalam acara Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) pada Kamis (28/3/2019) di Jakarta.

Dalam berita rilis yang diterima Tribun Bali, disebutkan bahwa acara ini dihadiri oleh 1500 LPK yang terdiri dari laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik (klinik), lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, dan lembaga sertifikasi.

Fajarina menerangkan, dalam kebijakan KAN yang terdahulu, masa akreditasi LPK adalah berlaku selama 4 tahun.

Baca: Terungkap, Ada Dendam yang Mendalam hingga Dua Pelaku Habisi Calon Pendeta Wanita ini

Baca: Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso Siapkan Rp 8 Miliar untuk Serangan Fajar

Namun, berdasar keputusan akreditasi bulan Maret 2019, masa akreditasi untuk LPK berubah menjadi 5 tahun dengan asumsi surveillance pertama dilakukan bulan ke-15 sampai bulan ke-18, surveillance kedua dilakukan pada bulan ke-36 sampai bulan ke-39, dan pengajuan perpanjangan akreditasi di bulan ke-54.

Ketentuan ini berlaku untuk LPK yang keputusannya diputuskan per Maret 2019.

Diharapkan, dengan adanya kebijakan terbaru ini, proses penilaian kesesuaian di Indonesia dapat semakin baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di pasar internasional. (*)

Penulis: Karsiani Putri
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved