Anjing dan Kucing Tak Boleh Keluar Masuk Bali Melalui Pelabuhan Gilimanuk, Ada Denda Jika Melanggar

Kita tahan dulu untuk melengkapi dokumen, setelah itu kita tolak, kalau tidak mau ditolak ya kita musnahkan," tambahnya.

Anjing dan Kucing Tak Boleh Keluar Masuk Bali Melalui Pelabuhan Gilimanuk, Ada Denda Jika Melanggar
Tribun Bali/Noviana Windri Rahmawati
Penanggung Jawab Wilayah Kerja Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Pelabuhan Gilimanuk, dr.h IB Eka Ludra saat ditemui Tribun Bali di Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Jalan Raya Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Minggu, (31/3/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Bali/Noviana Windri Rahmawati

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Membawa hewan peliharaan kesayangan ke manapun pergi terkadang harus dilakukan.

Dengan berbagai  alasan, seperti tidak ada yang merawat, tidak ingin berpisah dengan hewan kesayangan, atapun tidak percaya jika dititipkan kepada orang lain karena saking sayangnya.

Untuk Tribunners yang ingin berkunjung atau meninggalkan pulau Bali dengan membawa kucing atau anjing kesayangan melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, ternyata, sejak tahun 2008, hewan penular rabies (HPR) yakni anjing dan kucing dilarang keluar dan masuk Pulau Bali.

Penanggung Jawab Wilayah Kerja Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Pelabuhan Gilimanuk, dr.h IB Eka Ludra menuturkan sejumlah hewan penular rabies (HPR) jenis kucing dan anjing hingga saat ini masih dilarang keluar dan masuk Bali.

"Sejak tahun 2008 itu pernah terjadi kasus rabies. Itu dengan SK Menteri Pertanian No. 1696 bahwa Provinsi Bali dinyatakan sebagai kawasan karantina penyakit anjing gila (rabies). Ketentuannya, tidak boleh memasukkan, tidak boleh mengeluarkan dan tidak boleh transit,"

Baca: Starting atau Cadangan Hak Pelatih, Leo Bersaing dengan 5 Center Back Bali United

Baca: 2 Klub Australia Sempat Tawar Striker Bali United Ini, Melvin Platje Beri Jawaban Begini

"HPR itu seperti anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Larangan itu sejak 2008 sampai nanti sudah bebas dari penyakit rabies dan kasusnya mereda," jelasnya saat ditemui Tribun Bali, Minggu (31/3/2019).

Landasan hukumnya adalah tentang operasi karantina pertanian yakni Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, karantina ikan, karantina tumbuhan, Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 200 tentang karantina hewan dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

"Kalau sekarang tetap tidak boleh. Meskipun sudah mendapat dokumen-dokumen dari dokter dan sebagainya. Itu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Pertama kali memang tindakan kita menahan, menolak dan memusnahkan,"

Baca: Terinspirasi dari Kearifan Lokal Bali, Cindy Mambo Kembangkan Brand Kind Poleng

Baca: Pengusaha Latex Dorong agar Penjualan yang Bukan Produk Lokal untuk Terus Ditelusuri

"Kita tahan dulu untuk melengkapi dokumen, setelah itu kita tolak, kalau tidak mau ditolak ya kita musnahkan," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan, jika nekat membawa hewan penular rabies (HPR) keluar dan masuk Bali bisa dikenakan hukuman pidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 150 juta. (*)

Penulis: Noviana Windri
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved