Pemprov Bali Berencana Lakukan Pengelolaan Aset,Tanah Desa Akan Didorong untuk Kepentingan Desa Adat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana akan melakukan pengelolaan terhadap aset-aset daerah.

Pemprov Bali Berencana Lakukan Pengelolaan Aset,Tanah Desa Akan Didorong untuk Kepentingan Desa Adat
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Koster saat menerima audensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara Ngakan Putu Tagel beserta jajarannya di Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/4/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana akan melakukan pengelolaan terhadap aset-aset daerah.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki skema dalam pengelolaan aset daerah tersebut.

Skema tersebut yang pertama yakni dengan memanfaatkan tanah untuk kepentingan infrastruktur dan yang kedua yakni tanah-tanah yang tidak banyak dan berada di desa adat akan didorong untuk pelayanan desa adat itu sendiri.

“Yang kedua, lahan-lahan yang luasnya nggak banyak dan berada di desa adat saya dorong untuk kepentingan masyarakat desa dan pelayanan di desa adat,” ujarnya.

Hal itu Gubernur Koster sampaikan saat menerima audensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara Ngakan Putu Tagel beserta jajarannya di Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/4/2019).

Gubernur Koster menyambut baik keberadaan DJKN wilayah Bali Nusra.

Baca: VIDEO: Lahirkan Anak Kembar dari Dua Ayah Berbeda, Sang Ibu Ungkap Berhubungan dengan Pria ini

Baca: Facebook Perketat Siaran Live Setelah Kasus Penembakan Keji di Selandia Baru

Menurutnya DJKN memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menilai aset strategis di Bali.

Oleh sebab itu ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali agar berkoordinasi dengan DJKN dalam melakukan pengelolaan aset-aset yang dimiliki Pemprov Bali.

Gubernur Koster berharap dengan keberadaan DJKN, Pemerintah Provinsi Bali bisa mengelola aset daerah secara optimal.

Sementara itu, Kakanwil DJKN Bali Nusra Ngakan Putu Tagel menjelaskan dalam rangka pemanfaatan aset daerah DJKN sesuai dengan tugas dan fungsinya memang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian aset daerah.

Baca: Ini Sosok Pendonor Sumsum Tulang untuk Ani Yudhoyono, Ini Risiko yang Akan Dirasakan Sang Pendonor

Baca: Kepolisian Cium Ulah Kontraktor Nakal Dibalik Ambruknya Plafon SDN 2 Pejeng Kangin

“Kami sudah sempat melakukan penilaian di NTB dan NTT. Bali yang belum,” katanya.

Itu sebabnya, ia berharap Pemerintah Provinsi Bali bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penilaian aset sehingga pengelolaan lebih maksimal. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved