2,5 Tahun Bali “Remnya Blong”, Raperda Desa Adat Diketok Palu Usai Dibahas 4 Bulan      

Raperda tentang desa adat telah melalui proses pembahasan maraton selama empat bulan hingga dapat diselesaikan dan diketok palu oleh DPRD Bali

2,5 Tahun Bali “Remnya Blong”, Raperda Desa Adat Diketok Palu Usai Dibahas 4 Bulan      
Tribun Bali/Wemasatya
Suasana rapat paripurna laporan Dewan terhadap Raperda tentang desa adat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (2/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Raperda tentang desa adat telah melalui proses pembahasan maraton selama empat bulan hingga dapat diselesaikan dan diketok palu oleh DPRD Bali bersama pihak eksekutif dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (2/4).

Selanjutnya, Raperda desa adat akan diajukan ke Mendagri untuk diverifikasi sehingga bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian keberadaan desa adat di Bali memiliki payung hukum yang pasti.

Ketua Pansus DPRD Bali tentang Raperda Desa Adat, Nyoman Parta mengatakan Raperda desa adat yang baru terdiri dari dari 19 Bab dan 102 pasal.

Sebelumnya, pansus membuka ruang diskusi yang sangat lebar dengan mengundang maupun menerima masukan dari berbagai kalangan.

Dari sembilan kabupaten/kota, enam di antaranya bisa disasar, yakni Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Badung dan Kota Denpasar.

Begitu juga banyak komunitas-komunitas yang datang ke gedung dewan untuk memberi masukan.

Antara lain pendamping desa, Paiketan Krama Bali, Aliansi Bali Dwipa Jaya, tim ahli pendamping desa, pecalang se-Bali, penyuluh Agama Hindu, akademisi, dan sebagainya.

Parta menjelaskan latar belakang penyusunan Raperda karena keberadaan desa adat sangat penting dan menjadi benteng dalam pengaturan kehidupan masyarakat Bali. Baik dari sisi sosial, ekonomi maupun keamanan.

Ia menyebut ada persoalan serius ketika KTP nasional mulai diberlakukan sehingga kepala desa nyaris tidak memiliki kontrol terhadap penduduk yang ada di desanya masing-masing.

Mengapa? Karena menurutnya orang yang memiliki KTP nasional berhak tinggal di mana saja di wilayah NKRI.

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved