2,5 Tahun Bali “Remnya Blong”, Raperda Desa Adat Diketok Palu Usai Dibahas 4 Bulan      

Raperda tentang desa adat telah melalui proses pembahasan maraton selama empat bulan hingga dapat diselesaikan dan diketok palu oleh DPRD Bali

2,5 Tahun Bali “Remnya Blong”, Raperda Desa Adat Diketok Palu Usai Dibahas 4 Bulan      
Tribun Bali/Wemasatya
Suasana rapat paripurna laporan Dewan terhadap Raperda tentang desa adat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (2/4/2019). 

Berdayakan Pecalang

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasinya terkait rampungnya penyusunan Raperda yang sudah berproses selama empat bulan tersebut.

“Di dalam pembahasannya saya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang memasukkan ketentuan-ketentuan baru yang sangat baik,” kata Koster.

Salah satu yang dilakukan pengaturan adalah terkait keberadaan pecalang yang dimiliki desa adat.

Ke depan Koster ingin betul-betul memberdayakan pecalang agar memiliki peranan, tidak saja keamanan secara tradisional dalam mendukung upacara keagamaan tapi juga melaksanakan pengamanan wilayah bersinergi dengan aparat Polri /TNI.

Maka dari itu, kata dia, ke depan akan dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pecalang yang dilaksanakan TNI/Polri untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara menjaga wilayah atau wewidangan desa adat masing-masing.

“Di desa sekarang ada Babinsa dan Babinkamtibmas. Sebenarnya lebih bisa diandalkan para pecalang ini, sehingga fungsi daripada TNI/Polri lebih pada mensupport lembaga keamanan tradisional yang ada,” tuturnya.

Selanjutnya, Koster menyampaikan perlu disiapkan dana pembinaan dan diberikan semacam honor untuk para pecalang.

Menurutnya, saat ini pecalang sudah dapat bersinergi dengan aparat keamanan negara utamanya pada event-event penting, seperti saat pelaksanaan IMF-World Bank Annual meeting tahun lalu.

Ia juga menyoroti pengaturan terkait pemilihan bendesa adat yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Dikatakannya jangan lagi melakukan voting dalam pemilihan bendesa.

“One vote, one man, one value, bertengkar akhirnya karena sok demokratis padahal leluhur kita mengajarkan bermusyawarah mufakat,” ucapnya.

Penguatan desa adat juga diharapkan benar-benar serius dan nyata, tidak hanya sekadar wacana saja. Secara bertahap akan diwujudkan penguatan desa adat.

Contohnya, akan disiapkan kantor Majelis Desa Adat (MDA) tingkat provinsi supaya MDA benar-benar diberdayakan dan mampu melakukan pembinaan sesuai dengan yang tercantum dalam Perda Desa Adat. (wem)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved