Kementrian PUPR Perkenalkan Peralihan Organisasi Direktorat serta 4 Fungsinya

Saat ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mengalami peralihan organisasi menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Kementrian PUPR Perkenalkan Peralihan Organisasi Direktorat serta 4 Fungsinya
Tribun Bali/Rino Gale
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Eko D. Heripoerwanto saat ditemui di Bintang Bali Resort, Jalan Kartika, Kuta, Badung, Senin (8/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali - Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Saat ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mengalami peralihan organisasi menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI).

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hal ini disampaikan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Eko D. Heripoerwanto.

"Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan peralihan organisasi di Kementrian PUPR, yang awalnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, kemudian diperluas fungsinya menjadi DJPI," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa direktorat jenderal memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya adalah melaksanakan simpul KBBI.

Baca: Koster Berharap Yayasan Dwijendra Kembali pada Cita-Cita dan Spirit Dang Hyang Dwijendra

Baca: Semarak Paskah dan Hari Kartini, INFINITY8 Bali Hotel Siapkan Diskon Spesial

"KBBI itu kerja sama pemerintah badan usaha di lingkungan kementerian PU. Itu bagian pertama dari tujuan kegiatan ini," ujarnya saat ditemui di Bintang Bali Resort, Jalan Kartika, Kuta, Badung, Senin (8/4/2019).

"Kemudian yang kedua adalah mendorong berjalannya sinergi proyek APBD yang telah memasuki tahap konstruksi dengan program infrastruktur daerah."

"Jadi kita bikin sinergi. Sebagai contoh misalnya kalau dibangun jalan tol, ya maka jalan di luar itu atau jalan akses itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan melalui tahapan yang tidak boleh berbeda waktunya," ujarnya

Ia menambahkan, yang ketiga adalah mendorong KPBU sub sektor air minum, persampahan, jalan, jembatan, dan perumahan yang PJPK-nya adalah Gubernur, Walikota, Bupati.

Halaman
12
Penulis: Rino Gale
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved