Usulan Ketinggian Bangunan Tiap Daerah Berbeda, Pansus Raperda RTRWP Bali Tunggu Rekomendasi KLH

DPRD Provinsi Bali bersama pihak eksekutif menggelar rapat bersama untuk melanjutkan pembahasan Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP

Usulan Ketinggian Bangunan Tiap Daerah Berbeda, Pansus Raperda RTRWP Bali Tunggu Rekomendasi KLH
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Suasana rapat pembahasan Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali antara DPRD Bali bersama pihak eksekutif, di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Provinsi Bali bersama pihak eksekutif menggelar rapat bersama untuk melanjutkan pembahasan  Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali.

Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan, rapat dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan proses pembahasan raperda.

“Ini kan produknya dari eksekutif, DPRD bertugas untuk mengevaluasi. Materi-materi dan substansinya sudah masuk semua. Kita sudah pergi ke semua Kabupaten/Kota yang ada di Bali, dan semua pemegang kebijakan sudah memasukkan semua usulan-usulannya,” kata Adi Wiryatama saat ditemui usai rapat di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/4/2019).

Menurutnya RTRWP Bali perlu direvisi karena pembangunan di Bali sangat cepat, dan rambu-rambunya selalu kalah dengan kemajuan pembangunan di masyarakat.

Sehingga dikawatirkan jika peraturan-peraturannya tidak segera disesuaikan dan diperbaharui, maka pembangunan di Bali menjadi kebablasan.

Baca: Baru Beberapa Hari Mendekam di Tahanan, Politisi Golkar Ini Langsung Dibawa ke Rumah Sakit

Baca: Terkait Kereta Api Lingkar Bali, Gubernur Koster akan Berbicara dengan Ditjenka dan PT KAI

Adi Wiryatama melanjutkan, sebenarnya semua usulan yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota sudah diakomodasi, namun ternyata masih ada kendala karena RTRWP Bali ini berhubungan erat dengan tata ruang secara nasional.

Sehingga masih ada beberapa poin yang mesti disempurnakan dan dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, baru kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Di sana akan dibahas lintas Menteri. Diharapkan sebelum pembahasan lintas Menteri itu, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan di sini  bersama dengan pihak Kabupaten/Kota agar nantinya di Pusat tidak menjadi kontra produktif antara satu dengan yang lainnya,” tuturnya.

Baca: Koster Berharap Yayasan Dwijendra Kembali pada Cita-Cita dan Spirit Dang Hyang Dwijendra

Baca: 3 ODGJ Diamankan dalam 3 Bulan Terakhir, Camat Kutsel Bentuk Tim Terpadu untuk Antisipasi Gangguan

Beberapa hal yang masih menjadi perbedaan usulan antara satu daerah dengan daerah lainnya yakni terkait penambahan ketinggian bangunan (lebih dari 15 meter) dan pengaturan jarak sempadan pantai. 

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved